MATARAM, SIAR POST – Perkembangan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Nusa Tenggara Barat (NTB) menunjukkan tren positif. Dari total 1.166 koperasi yang tersebar di berbagai desa, ratusan di antaranya kini mulai bergerak menjalankan usaha meski pembangunan fisik belum sepenuhnya rampung.
Kepala Dinas Koperasi Provinsi NTB, Wirawan, saat diwawancarai beberapa waktu lalu, mengungkapkan bahwa hingga saat ini sebanyak 13 Kopdes telah menyelesaikan pembangunan fisik 100 persen. Sementara itu, 510 koperasi lainnya masih dalam proses pembangunan maupun tahap persiapan.
Namun yang paling menggembirakan, menurutnya, adalah geliat usaha yang sudah mulai berjalan di lapangan.
“Walaupun belum semua memiliki gerai fisik, sudah ada 121 koperasi yang running usaha. Mereka memanfaatkan sarana yang ada, seperti jual sembako, pupuk, LPG, bahkan menjadi koperasi produksi,” ujarnya.
Tak hanya itu, tingkat tata kelola koperasi juga mulai menunjukkan kemajuan. Sekitar 500-an Kopdes telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) pada 2026. Angka ini mendekati 50 persen dari total koperasi yang ada.
“Target nasional itu 70 persen koperasi harus RAT di 2026. Tapi NTB tidak hanya mengejar target, kami dorong agar 100 persen Kopdes Merah Putih bisa melaksanakan RAT tahun ini,” tegas Wirawan.
Di sisi lain, sejumlah koperasi di NTB bahkan telah menunjukkan performa yang dinilai layak menjadi contoh nasional. Salah satunya Kopdes Merah Putih Ampenan Utara yang sudah memiliki gerai dan mulai terintegrasi dengan program MBG sebagai pemasok kebutuhan.
Selain itu, Kopdes di Semoyang juga menunjukkan model distribusi yang efektif. Mereka berperan sebagai distributor yang menyuplai barang dari distributor besar seperti Bulog dan Rajawali di Mataram, kemudian menyalurkannya ke kios-kios milik anggota.
“Ini membuktikan bahwa kehadiran koperasi tidak membunuh usaha yang sudah ada, justru menghidupkan dan memperkuat ekonomi anggota,” jelasnya.
Beberapa daerah lain seperti Samili (Bima), Mataiyang (Sumbawa Barat), dan Soritatanga (Bima) juga masuk dalam daftar koperasi yang diusulkan sebagai best practice karena mampu menjalankan usaha berbasis inovasi tanpa menunggu pembangunan gerai selesai.
Pemerintah Provinsi NTB sendiri terus melakukan koordinasi intensif setiap pekan dengan tenaga pendamping di lapangan. Tujuannya untuk memastikan koperasi tidak pasif, melainkan segera mengaktifkan usaha dengan memanfaatkan potensi yang ada.
“Legalitas sudah ada, koperasi sudah terbentuk. Sekarang yang dibutuhkan adalah inisiatif untuk bergerak. Kopdes harus menjadi motor penggerak ekonomi desa,” tutup Wirawan.
Dengan progres ini, Kopdes Merah Putih di NTB tidak hanya tumbuh secara jumlah, tetapi juga mulai menunjukkan peran nyata dalam menggerakkan ekonomi berbasis desa di tahun 2026. (Red)
