MATARAM NTB, SIAR POST – Dugaan praktik badal haji fiktif mencuat di Nusa Tenggara Barat (NTB). Isu tersebut diungkap Barisan Oposisi Muda (BOM) NTB dalam aksi unjuk rasa di Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) NTB.
BOM NTB mendesak pemerintah memberikan penjelasan secara terbuka terkait mekanisme pelaksanaan badal haji bagi jamaah yang meninggal dunia sebelum menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji. Mereka menilai proses tersebut harus transparan karena menyangkut hak jamaah dan keluarganya.
Koordinator Lapangan BOM NTB, Bintang, mengungkapkan pihaknya menerima informasi mengenai dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan badal haji.
Menurutnya, terdapat indikasi bahwa orang yang ditunjuk sebagai pelaksana badal haji tidak benar-benar berada di Tanah Suci untuk menjalankan ibadah atas nama jamaah yang telah meninggal dunia.
“Informasi yang kami terima mengarah pada dugaan bahwa pelaksanaan badal haji tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Karena itu kami meminta Kanwil Kemenhaj NTB memberikan penjelasan terbuka kepada publik terkait mekanisme, penunjukan pelaksana, dan bukti pelaksanaan badal haji tersebut,” ujar Bintang.
BOM NTB mengaku melakukan penelusuran internal dan menemukan sejumlah informasi yang mengarah pada dugaan manipulasi dokumentasi badal haji.
Berdasarkan keterangan yang dihimpun, sejumlah orang diduga diminta menjadi model foto dan video dengan mengenakan pakaian ihram untuk seolah-olah menunjukkan bahwa mereka telah melaksanakan badal haji.
Bintang menuturkan, proses pengambilan foto dan video tersebut diduga dilakukan di salah satu rumah di Kota Mataram setelah Hari Raya Idul Adha. Dalam rekaman itu, setiap orang diminta menyampaikan pernyataan bahwa dirinya telah melaksanakan badal haji atas nama jamaah yang telah meninggal dunia.
“Sekitar 20 orang direkam setiap hari dan kegiatan itu berlangsung selama tiga hari dengan orang yang berbeda-beda. Mereka diminta memakai pakaian ihram dan mengucapkan bahwa mereka menjadi badal haji bagi jamaah yang sudah meninggal,” katanya.
Menurut informasi yang diterima BOM NTB, orang-orang yang direkam tersebut diduga belum pernah menunaikan ibadah haji. Padahal, salah satu syarat menjadi pelaksana badal haji adalah telah menunaikan ibadah haji untuk dirinya sendiri.
Selain itu, setiap orang yang mengikuti proses perekaman disebut menerima uang sebesar Rp50 ribu. Namun, mereka tidak mendapatkan penjelasan mengenai tujuan pemberian uang tersebut.
“Pengambilan video dilakukan oleh beberapa petugas yang tidak menggunakan seragam. Ada larangan untuk merekam aktivitas selama proses berlangsung. Ini yang kemudian menimbulkan tanda tanya besar,” ujar Bintang.
BOM NTB menilai adanya indikasi manipulasi yang perlu ditelusuri secara serius oleh pihak berwenang. Dugaan tersebut dinilai menyangkut keabsahan pelaksanaan badal haji serta hak jamaah yang wafat sebelum menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji.
Sementara itu, pihak Kanwil Kemenhaj NTB sebelumnya disebut telah menjadwalkan audiensi untuk membahas persoalan tersebut. Namun, menurut BOM NTB, pertemuan yang telah direncanakan itu batal terlaksana hingga saat ini.
