MATARAM, SIAR POST – Pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XII Nusa Tenggara Barat (NTB) 2026 kembali menuai sorotan. Di tengah masih berlangsungnya sejumlah pertandingan, Komite Investigasi Nusantara (KIN) NTB melontarkan kritik keras terhadap penyelenggaraan ajang olahraga terbesar di tingkat provinsi tersebut.
Berdasarkan data terbaru, sebanyak 23 dari 51 cabang olahraga telah menuntaskan seluruh rangkaian pertandingan dengan sekitar 200 nomor pertandingan selesai dipertandingkan. Namun, di balik jalannya kompetisi, berbagai persoalan dinilai mencoreng pelaksanaan Porprov tahun ini.
Direktur KIN NTB, Sugeng, menilai penyelenggaraan Porprov XII NTB 2026 tidak mampu menghadirkan atmosfer olahraga yang semestinya dirasakan masyarakat. Menurutnya, gaung pesta olahraga tingkat provinsi kali ini jauh berbeda dibanding pelaksanaan pada tahun-tahun sebelumnya.
Selain minimnya antusiasme publik, KIN juga menyoroti berbagai polemik yang muncul hampir di setiap cabang olahraga. Sejumlah protes dari atlet, ofisial, hingga pengurus cabang olahraga disebut menjadi gambaran buruknya tata kelola penyelenggaraan.
“Ini Porprov terburuk yang pernah terjadi di NTB. Protes yang berujung keributan atau chaos terjadi di mana-mana, hampir di setiap cabang olahraga. Tempat pertandingan juga terlalu berjauhan, mulai dari Kota Mataram hingga Lombok Timur. Atlet mengeluh karena harus menempuh perjalanan yang panjang. Seharusnya Mataram dan Lombok Barat sudah cukup menjadi pusat pelaksanaan pertandingan,” ujar Sugeng.
KIN menilai berbagai persoalan tersebut menjadi tanggung jawab penuh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) NTB sebagai penyelenggara utama.
Menurut Sugeng, pelaksanaan Porprov merupakan tolok ukur penting bagi kesiapan NTB dalam mewujudkan ambisi menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028. Karena itu, berbagai kekurangan yang muncul dinilai dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap kesiapan daerah.
“Saya sebagai Direktur KIN NTB menghimbau kepada Mori Hanafi agar segera mundur dari jabatannya sebagai Ketua KONI NTB setelah Porprov berakhir. Kami menilai beliau gagal menunjukkan kepada tingkat nasional bahwa NTB siap dan layak menjadi tuan rumah PON 2028,” tegasnya.
Sugeng juga mengaku menerima informasi mengenai dugaan defisit anggaran penyelenggaraan Porprov yang nilainya disebut mencapai sekitar Rp5 miliar. Namun, informasi tersebut belum disertai bukti atau penjelasan resmi dari pihak terkait.
“Apalagi informasi yang kami himpun menyebutkan ada dugaan defisit anggaran hingga mencapai Rp5 miliar. Kondisi ini kami nilai sangat memprihatinkan. Kami menyampaikan kritik ini agar olahraga di NTB dapat kembali dikelola secara profesional dan tidak terkesan amburadul seperti saat ini,” katanya.
Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat tanggapan resmi dari Ketua KONI NTB, Mori Hanafi, terkait kritik, desakan mundur, maupun dugaan defisit anggaran yang disampaikan KIN NTB. Redaksi akan memperbarui pemberitaan apabila klarifikasi atau tanggapan resmi telah diperoleh. (Red)
