Sumbawa Barat, SIAR POST – Rencana pembangunan Kampung Nelayan di Desa Labuhan Lalar, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), mendapat sorotan dari Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) KSB. Organisasi nelayan tersebut meminta proyek senilai sekitar Rp4 miliar itu dihentikan sementara sebelum persoalan lokasi dan perencanaan benar-benar dituntaskan.
Ketua DPC HNSI Kabupaten Sumbawa Barat, Abbas Kurniawan, mengatakan pihaknya pada prinsipnya menyambut baik program Kampung Nelayan yang merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Namun, menurut Abbas, pembangunan tersebut harus mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan agar fasilitas yang dibangun nantinya benar-benar dapat dimanfaatkan nelayan dan tidak justru menjadi persoalan baru.
“Kami menyambut baik program ini dari pusat, namun ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan agar di kemudian hari proyek ini tidak menjadi berhala,” ujar Abbas.
Rencana proyek yang dikerjakan oleh PT Lesindo tersebut mencakup sejumlah fasilitas, di antaranya shelter atau tambatan perahu, pabrik es, gudang perbekalan dan peralatan perahu, serta area parkir.
HNSI KSB menilai persoalan paling mendasar terdapat pada lokasi pembangunan tambatan perahu yang disebut terlalu sempit dan dangkal. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menyulitkan nelayan ketika menggunakan fasilitas tersebut.
Selain itu, Abbas juga menyoroti rencana pengurugan lokasi dengan ketinggian sekitar 40 sentimeter di bawah ketinggian air pasang. Sementara berdasarkan kondisi yang mereka amati, ketinggian air pasang di wilayah tersebut dapat mencapai sekitar 60 hingga 80 sentimeter.
Menurutnya, kondisi itu perlu menjadi perhatian serius karena berpotensi menyebabkan kawasan dan bangunan fasilitas Kampung Nelayan tergenang air laut saat pasang.
“Kami sangat menyesalkan dalam survei, kajian, serta perencanaannya tidak membaca kondisi real dan bentangan alam di Labuhan Lalar,” tegasnya.
Tak hanya persoalan lokasi dan ancaman air pasang, HNSI KSB juga menyoroti akses menuju kawasan Kampung Nelayan. Abbas menyebut akses jalan masuk ke lokasi pembangunan masih harus melewati lahan milik pribadi.
Persoalan status dan akses lahan tersebut, kata dia, harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum pembangunan dilaksanakan. Jangan sampai proyek yang telah menghabiskan anggaran miliaran rupiah justru terkendala setelah selesai karena persoalan akses.
Atas berbagai persoalan tersebut, HNSI KSB mendesak Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa Barat segera mengambil sikap dan melakukan evaluasi terhadap rencana pembangunan Kampung Nelayan di Labuhan Lalar.
“Kami mendesak Dinas Kelautan dan Perikanan KSB segera bersikap atas kondisi ini sebelum proyek dilaksanakan,” pungkas Abbas.
HNSI berharap pemerintah tidak hanya mengejar realisasi pembangunan, tetapi memastikan setiap fasilitas yang dibangun sesuai dengan kebutuhan nelayan, kondisi geografis kawasan pesisir, keamanan dari ancaman pasang air laut, serta memiliki akses yang jelas.
Dengan demikian, pembangunan Kampung Nelayan di Labuhan Lalar nantinya benar-benar menjadi fasilitas produktif bagi masyarakat pesisir dan mampu meningkatkan aktivitas serta kesejahteraan nelayan. (Red).
