MATARAM, SIAR POST – Pusat Kajian Demokrasi (PUKAD) NTB menggelar aksi demonstrasi di Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa (10/11/2026). Dalam aksi tersebut, massa mendesak DLHK NTB tidak tinggal diam menyikapi dugaan perampasan barang bukti kasus illegal logging di Kantor Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah II, Desa Kesik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur.
PUKAD menilai peristiwa yang dilaporkan terjadi pada 2 Oktober 2026 itu merupakan persoalan serius yang harus segera ditangani. Pasalnya, kendaraan yang disebut sebagai barang bukti sitaan dalam penanganan dugaan tindak pidana kehutanan dilaporkan dibawa paksa oleh sekelompok massa dari lingkungan kantor pemerintah.
Dalam dokumen Laporan Kejadian Nomor LK.02/X/KPH Wil.II/2026 tertanggal 2 Oktober 2026, disebutkan sekitar 150 orang mendatangi Kantor KPH Wilayah II menggunakan dua unit truk dan satu mobil pikap.
Massa tersebut disebut dipimpin seseorang bernama F dan R. Mereka diduga merangsek masuk ke halaman kantor, kemudian mengambil paksa satu unit truk bernomor polisi EA 8100 LA yang disebut sebagai barang bukti sitaan terkait dugaan illegal logging.
Bahkan, dalam laporan kejadian tersebut, kendaraan diduga dibawa menggunakan kunci duplikat dan meninggalkan kantor KPH menuju arah Kesik–Paok Motong, Kecamatan Masbagik.
Hingga kini, keberadaan kendaraan tersebut menjadi salah satu persoalan yang didesak PUKAD untuk segera diungkap.
Dalam aksi demonstrasi tersebut, PUKAD menyoroti tanggung jawab DLHK NTB dalam penanganan kasus dugaan pengambilan paksa barang bukti yang berada di bawah penguasaan jajaran kehutanan.
PUKAD meminta DLHK NTB segera mengambil langkah konkret, termasuk memastikan kronologi kejadian, keberadaan kendaraan, serta tindak lanjut laporan yang telah dibuat oleh pihak KPH.
Bagi PUKAD, persoalan ini tidak boleh dipandang sebagai persoalan biasa. Apabila benar terjadi pengambilan paksa terhadap barang bukti, tindakan tersebut berpotensi menghambat proses penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana kehutanan.
PUKAD juga mendesak agar pihak-pihak yang disebut dalam laporan kejadian, termasuk Fitri dan Ramli, diperiksa sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Empat Tuntutan PUKAD kepada DLHK dan Polda NTB
Melalui aksi yang dikoordinasikan oleh Direktur Eksekutif PUKAD, Firmansyah, S.H., bersama Koordinator Lapangan KanDhaenk, terdapat empat tuntutan utama yang disampaikan.
Pertama, mendesak DLHK NTB menangani secara serius dugaan pengambilan paksa dua truk pemuat kayu illegal logging di Kantor Balai KPH Wilayah II, Desa Kesik, Lombok Timur.
Kedua, mendesak Polda NTB melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) segera mengusut dugaan illegal logging dan pengambilan paksa barang bukti serta memeriksa pihak-pihak yang disebut dalam laporan, yakni Fitri dan Ramli.
Ketiga, mendesak Ditreskrimsus Polda NTB menindaklanjuti laporan DLHK NTB dan mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat dalam pengambilan paksa maupun hilangnya barang bukti.
Keempat, PUKAD menyatakan akan menggelar aksi demonstrasi berjilid-jilid, bahkan berkemah di depan kantor apabila tuntutan mereka tidak ditindaklanjuti secara serius.
PUKAD menilai pengambilan barang bukti secara sepihak, apabila terbukti, merupakan persoalan yang tidak boleh dibiarkan. Setiap pihak yang merasa memiliki hak atas kendaraan maupun muatan kayu harus menempuh jalur hukum, bukan mengambil alih barang bukti melalui tindakan paksa.
Karena itu, PUKAD meminta DLHK NTB dan Polda NTB menunjukkan keseriusan dalam mengungkap peristiwa tersebut.
Bagi mereka, penanganan kasus ini penting untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum terhadap dugaan illegal logging berjalan tanpa intervensi maupun tekanan dari pihak mana pun.
Hingga berita ini diterbitkan, keterangan resmi dari DLHK NTB mengenai respons atas tuntutan demonstran masih perlu dikonfirmasi. Redaksi juga membuka ruang klarifikasi bagi pihak KPH Wilayah II, Fitri, Ramli, maupun pihak-pihak lain yang disebut dalam laporan.
PUKAD berharap aksi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan aparat penegak hukum agar dugaan perampasan barang bukti di lingkungan instansi pemerintah dapat diusut secara transparan dan tuntas. (Red).
