/Ketua DPD LPM NTB Koordinasi Dengan Bupati Lombok Tengah
Mataram, SIARPOST – Sekitar 60 orang di antaranya Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan kepala desa di Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat akan melakukan kunjungan atau studi komparatif UMKM ke Lombok Tengah.
Puluhan orang itu akan tiba di Lombok Tengah, Minggu (27-Maret-2022) dan langsung diterima oleh Bupati setempat Lalu Pathul Bahri. Dan mereka akan melakukan kunjungan ke beberapa tempat di Lombok Tengah.
“Para ketua LPM dan kepala desa dari Sawahlunto ini akan melakukan kunjungan atau studi komparasi di beberapa lokasi seperti di Desa Bilebante sebagai desa pariwisata, KEK Mandalika dan Sirkuit MotoGP,” ujar Ketua DPD LPM Provinsi NTB, Wahyudin SH, saat berkoordinasi dengan Bupati Lombok Tengah terkait kunjungan tersebut, Sabtu (26/3).
Baca juga : Pemprov NTB Dukung Pengembangan Dashboard Pendidikan Inklusif NTB
Wahyudin menjelaskan, studi komparasi ini terkait dengan UMKM, desa wisata, budaya, sisi religi atau agama serta hegemoni kehidupan masyarakat Lombok Tengah yang menjadi pusat pengembangan ekonomi di Indonesia timur.
“Mereka terkesan dengan KEK Mandalika, perkembangan ekonomi di sini dan mereka ingin belajar secara langsung,” katanya.
Baca juga : Mahasiswa KKN PAR IAIH NW Pancor Kolaborasi Dengan Karang Taruna Timbanuh Gelar Dialog
Surat resmi dari Wali Kota Sawahlunto kepada Bupati Lombok Tengah terkait permintaan menerima kunjungan tersebut telah diterima oleh Bupati dan Ketua DPD LPM NTB tertanggal 24 Maret 2022.
Atas dasar surat tersebut, Ketua DPD LPM NTB langsung melakukan koordinasi dengan Bupati Lombok Tengah Pathul Bahri di kediamannya, Sabtu (26/3).
Kunjungan ini adalah yang kedua yang dilakukan oleh LPM dan para kepala desa di Sawahlunto ke Lombok Tengah. Kunjungan pertama pada sekitar 2017 lalu dilakukan dengan mengunjungi Dusun Rembitan yaitu desa adat Sade.
Lebih lanjut Wahyudin mengatakan, LPM adalah rengkarnasi dari LKMD yang berada di setiap desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Lembaga ini adalah pendamping resmi dan mitra pemerintah.
