Sumbawa Barat, SIARPOST – Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sumbawa Barat Mohammad Hatta mengingatkan agar tidak ada pihak-pihak lain yang menyebar luaskan informasi terkait rekrutmen Smelter.
Permintaan itu diungkapkan Mohammad Hatta setelah melihat informasi terkait rekrutmen Smelter yang diapload di media sosial oleh salah satu akun yang belum tentu resmi.
Dalam postingan tersebut diinformasikan rekrutmen tenaga kerja pembangunan pabrik Smelter Sumbawa Barat akan dilakukan secara bertahap dan akan dimulai awal Agustus 2022 hingga 2024. Tenaga kerja Sumbawa Barat akan jadi prioritas tentu dengan memenuhi syarat.
BACA JUGA : TMMD 114 Sumbawa Barat, TNI Bersama Warga Buka Jalan Usaha Tani 2,5 KM di Desa Senayan
“Kaget saya saat melihat info tersebut di media sosial, ada foto-foto rapat, ini kan representasi di luar pemerintahan dan perusahaan. Publik akan membaca ini dengan liar,” katanya.
Informasi seperti ini, kata Hatta, akan dianggap gak jelas karena tidak dikeluarkan oleh OPD terkait. Padahal di minggu kemarin Komisi I DPRD KSB sudah memanggil Nakertrans dan beberapa pihak melalui mekanisme dalam rapat dengar pendapat.
Ia meminta, penyebarluasan informasi harus tertib dan satu pintu. Hal ini agar informasi yang disebarluaskan tersebut bisa dipertanggungjawabkan.
“Tentu hal ini menjadi harapan kita semua agar informasinya satu pintu dan jelas,” katanya.
Ia bahkan telah berkomunikasi dengan dinas Nakertrans Sumbawa Barat terkait adanya postingan yang dianggap tidak resmi tersebut.
Pihaknya mendorong untuk dibentuknya tim yang permanen bukan hanya terhadap kepentingan kebutuhan tenaga kerja yang ada di smelter tetapi tim ini bergerak dan berlaku untuk semua objek yang ada di Sumbawa barat.
“Tim ini harus segera terbentuk beserta dengan pola dan sistemnya dan tentu di SK kan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan Perda,” katanya.
BACA JUGA : Tinjau Sasaran TMMD Ke 114, Danrem 162/WB Serahkan Bansos
Jika mau melibatkan stakeholder lain tambahnya, itu lebih baik, akan tetapi harus selektif, dan melalui mekanisme yang cocok (fit and properties) di komisi I DPRD KSB.
Informasi yang disebarluaskan seperti ini, kata Hatta, tidak tepat, sehingga pihaknya meminta untuk ditertibkan.
“Ada keran yang sudah kita tetapkan untuk menyebarluaskan informasi ini kepada publik, bisa melalui Humas, Kominfo atau OPD terkait yaitu Nakertrans,” ujar Mohammad Hatta.
Ia meminta hal semacam ini diperhatikan dan tidak terjadi lagi, sesuai dengan hasil diskusi di dalam rapat dengar pendapat yang dilaksanakan terkahir pada minggu lalu.
“Apakah kemudian kami di komisi I ini tidak mau didengar atau bagaimana, sehingga ini terjadi,” ujarnya.
Ia mengatakan, jangan sampai publik menilai bahwa informasi yang diapload tersebut liar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena akan memperkeruh suasana dan kondusifitas.
“Di akun FB itu juga katanya di awal Agustus sementara informasi yang kami tau yaitu pada Oktober. Jangan membuat publik bingung dengan informasi seperti ini,” katanya.
“Terkait hal ini terkait rencana kami komisi I akan mengundang kembali pihak terkait hari jumat ini,” ujar Hatta.
Terpisah, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Sumbawa Barat, H Muslimin mengatakan, bahwa rekrutmen smelter sampai hari ini belum dibuka. Karena masih menunggu SK Tim terpadu yang ditandatangani oleh Bupati Sumbawa Barat yang masih dalam proses.
“SK Tim belum terbentuk, demikian juga informasi rekrutmen untuk Smelter belum kita sampaikan,” katanya.
Terkait postingan informasi di media sosial oleh salah satu akun, muslimin mengatakan, bahwa orang yang memberikan informasi tersebut harus berdasarkan SK. Jika tidak maka belum resmi dikatakan tim.
“Sekarang belum bisa dikatakan orang ini masuk tim terpadu karena SK belum ditandatangani Pak Bupati dan masih dalam proses,” katanya.
Pihaknya akan segera menyampaikan informasi resmi tentang rekrutmen Smelter setelah tim sudah resmi mendapat SK.
