Komisi IV DPRD Sumbawa Gelar Hearing Terkait PPPK Yang belum Lulus

 

Sumbawa, SIARPOST – Komisi IV DPRD Kabupaten Sumbawa menggelar hearing terkait dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Selasa (4/4) di ruang kerja Komisi IV. Rapat dipimpin oleh Ahmadul Kusasi, SH yang didampingi Anggota Komisi IV. Dra. Saidatul Kamila Djibril dan Tim Ahli DPRD Kabupaten Sumbawa.

Hadir dari Pemerintah Daerah, Kabid Pembinaan GTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Sumbawa Sudarli SPt.MSi, Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian BKPSDM Sumbawa BKPSDM Serahlihuddin, Kepala Sekolah SMPN 3 satap Batu Lanteh Amiruddin SPd, Guru SDN Tepal Syafruddin, Pengawas Sekolah yang lama Sanapiah S.Pd, Pengawas Sekolah yang baru Nurdin.

Baca juga : Ungkap Kasus Perdagangan Pakaian Import Bekas, Polda NTB Amankan Seorang Perempuan

Diawal pertemuan Ahmadul Kusasi, SH
Menjelaskan bahwa berdasarkan surat masuk bahwa Ada dua permasalahan yang terjadi yaitu seleksi P3K Guru dan Guru SDN Tepal yang tidak memenuhi Dapodik.

Bahwa Ibu Wiwien Suryani (SMP 3 SATAP Batu Lanteh) tidak lulus PPPK karena hal ini diduga disebabkan terkait adanya observasi oleh guru senior, pengawas dan kepala sekolah. Demikian pula untuk beberapa keluhan penempatan PPPK yang lulus tidak pada formasi yang dilamar.

“Ada dua orang guru honor sama sama mengampuh mata pelajaran (IPA) dan ternyata keduanya bersaudara adik kakak, kebetulan adiknya bernama Yayu S sudah ada penempatan, sementara ada keluhan dari ibu Wiwien bahwa sudah belasan tahun bekerja tapi tidak lulus (tidak ada penempatan), inilah yang perlu diklarifikasi” Urai Ahmadul.

Baca juga : Kejati NTB Tetapkan Satu Tersangka Korupsi Dana Hibah KONI Dompu

Kemudian lanjutnya. Adanya penempatan PPPK yang lulus tidak di tempat formasi yang dilamar diharapkan ada kebijakan yang ditempuh Pemerintah Daerah Sumbawa sehingga PPPK dapat bekerja secara maksimal dan efektif.

Menanggapi hal tersebut Mustapa selaku Guru Senior SMP 3 Satap Batu Lanteh menjelaskan bahwa dalam proses penilaian observasi P3K sudah sesuai mekanisme dan nilai yang maksimal.

Ditambahkan oleh Sanapiah (Mantan Pengawas Sekolah) yang saat ini menjadi anggota dewan pendidikan kabupaten Sumbawa menjelaskan
permasalahan ini sangat penting untuk diklarifikasi karena telah ada postingan di facebook dari ibu Wiwien yang mengeluhkan hal ini. Kenapa dirinya tidak lulus sementara dia lebih duluan atau lama masa tugasnya .

” Kami melakukan observasi dalam waktu 1 hari untuk 38 guru dengan soal 50an lebih (55 buah). kami melakukan observasi dengan penuh tanggung jawab, Dari 38 orang tersebut semua lulus dan melampaui passing grate.
Hanya saja ibu wiwien meraih nilai 634 kalah 40an dari adiknya, dan pada proses akhir adiknya yang lebih tinggi dari beliau” Urai Jando akrab pak Sanapiah disapa.

“Kami sudah bekerja maksimal , untuk diketahui bukan kami yang memberikan nilai, hanya memberikan observasi dan nilai tergantung computer” Ungkapnya.

Baca juga : Bupati Kuningan Minta Maaf Usai Supirnya Tabrak Suami Istri Hingga Tewas, Jamin Pendidikan 3 Anak Korban

Ditempat yang sama dijelaskan oleh Sudarli selaku Kabid Pembinaan GTK Dikbud Sumbawa, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpanrb) Nomor 28 Tahun 2021 tertanggal 7 Juni 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Jabatan Fungsional (JF) Guru pada Instansi Daerah Tahun 2021 bahwa ada jatah untuk Kabupaten Sumbawa sebesar 1291 , sementara yang lulus sebesar 949 dari kartegori
P1, P2, dan P3. Sedangkan P4 tidak ada yang lulus ( sebesar 54 dari yang ada formasinya.

“Metode yang digunakan adalah observasi dengan Penilai terdiri dari 3 unsur yakni kependidikan, BKPSDM dan Dikbud yang menilai secara umum misalnya apakah terlibat narkoba atau tidak, Sifat observasi lebih riel dan sudah ada bobotnya masing-masing . Salah satu Indicator adalah minimal 3 tahun masa kerja maka baru dapat dinilai. Dan kedua guru tersebut memenuhi kategori.

“Ada 55 soal didalamnya ada penilaian yang bervariasi, Kecuali soalnya satu hanya masa kerja maka bisa jadi ibu wiwien yang lulus” Urai Darli.

Kemudian lanjutnya terkait penempatan PPPK yang tidak sesuai dengan tempat formasi yang dilamar adalah kebijakan Pemerintah Pusat. Meskipun demikian Pemda telah bersurat dan mendatangi Menpan RB untuk mendapatkan solusi atas permasalahan ini.

” Kita membuka kembali data formasi awal yang dilamar oleh Tenaga PPPK, jika memungkinkan untuk di dekatkan maka itulah yang kita lakukan seperti adanya silang atau bertukar tempat dengan PPPK yang double formasinya namun tempatnya berbeda seperti guru PJOK dan Agama ada di tempat yang berjauhan dengan lokasi domisilinya kita dekatkan (tukar tempat _ red), itu bisa dilakukan, tapi kalau formasinya cuma satu maka itu sulit dilakukan karena tidak ada penggantinya” Ungkap Darli.

Atas penjelasan tersebut Pimpinan Rapat Ahmadul Kusasi, SH, menilai bahwa proses penjaringan PPPK sudah jelas, tinggal diberikan pemahaman kepada Ibu Wiwin.

“Memperhatikan penjelasan tersebut, berarti selesai ini masalah, bukan karena masalah lamanya mengabdi melaikan ada indikator lainnya” Ucap Ahmadul.

Ditambahkan oleh Serahlihuddin Kabid BKPSDM bahwa ada perbedaan tenaga kependidikan dan nakes. Nakes masih menggunakan affirmasi dan usia. Syaratnya hanya minimal bekerja selama 3 tahun

“Atas permasalahan P3K, Upaya kami untuk menindalanjuti sisa tenaga honorer yang belum lulus PPPK adalah kami sedang proses pengusulan formasi tahun 2023, yang diberikan waktu dari tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan 30 April 2023. Hal ini untuk menindaklanjuti sampai mana kemampuan kita memaksimalkan kuota Kabupaten Sumbawa yang diberikan khusus untuk tenaga kependidikan dan guru, sementara untuk Pegawai teknis kita menindaklanjuti saja” Urai Sir.

Amiruddin Kepala Skeolah SMP Satap Batu Lanteh menanggapi bawa penjelasan yang disampaikan sangat jelas dan clear.

“Saya pikir ini sudah selesai, sudah menggunakan aturan yang berlaku , meskipun keduanya memperoleh hasil yang sudah melewati nilai ambang batas namun hanya diambil 1. Harapan bagi teman-teman guru yang belum ada penempatan tapi lulus passing grade agar diperjuangkan untuk penempatan tahun 2023. Di SMP kami yang lulus ada 5 orang dari luar kecamatan , Kalau bisa memberdayakan guru yang ada di kecamatan karena tidak bisa efektif kalau berasal dari luar kecamatan”. Harap Amir.

Demikian pula dijelaskan oleh Bpk Nurdin, S.Ag selaku Pengawas Sekolah yang baru bahwa proses rekruitmen PPPK sudah dilakukan sesuai dengan aturan

“Saya juga menjadi tim penilai dalam observasi , Kami sudah berusaha menjawab bahwa kelulusan tidak hanya berdasarkan lamanya bekerja. Atas harapan yang disampaikan kepala sekolah agar dapat ditindaklanjuti . Kami menyarankan agar kepala sekolah dapat memanggil Bu wiwien atau pihak yang bersangkutan biar tidak miss komunikasi dan dapat memahaminya dengan baik”

hal ini juga diminta oleh Anggota Komisi IV Dra. Saidatul Kamila Djibril agar kepala sekolah melakukan pendekatan pada bu Wiwien, “Kami meminta hearing ini agar dapat memberikan pemahaman pada bu Wiwien” Ungkap Ida Djibril politisi PDI Perjuangan dapil 4 ini

Diakhir pertemuan, Pimpinan rapat menghimbau kepada kepala sekolah agar tidak lagi menyalahkan bu Wiwien terkait status di Facebook nya dan memberikan pemahaman sebaik-baiknya , demikian pula atas permasalah tersebut meminta beberapa hal penting yakni pertama kepada Pemerintah Daerah untuk mengusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk penambahan formasi, kedua dalam Observasi hendaknya dijalankan sesuai prosedur dan mekanisme, ketiga terhadap Penempatan PPPK yang dipandang masih ada yang kurang pas penempatannya (jauh dari lokasi formasi yang dilamar) agar PPPK yang keberatan berkonsultasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa dan menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya yang masih mampu untuk disesuaikan.

Pada sesi kedua dalam hearing tersebut juga mengangkat masalah Guru SDN Tepal Bapak Syafruddin yang tidak terakomodir dalam dapodik pada tahun 2021. Padahal salah satu guru tersebut telah mengabdi sejak tahun 2009 hingga tahun 2021 sementara dirinya telah memiliki NUPTK dengan status PTT. atas permasalahan ini pimpinan rapat meminta Dinas Dikbud untuk menindaklanjutinya sehingga ada solusi yang terbaik. (ruf)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Oi, gak boleh Copas, minta izin dulu