LSM Gempur Kritik Kinerja DPRD Lobar, Tak Mampu Selesaikan Persoalan Lahan Warga Batu Layar

 

Lombok Barat, SIARPOST.com | Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Pemantauan Kinerja Aparatur Negara (LSM Gempur) Provinsi NTB mengkritik kinerja anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat dalam menyelesaikan persoalan di masyarakat.

Pengurus LSM Gempur Muhammad Hariadin saat ditemui di Lombok Barat, Sabtu (29/4/2023) mengatakan, kinerja anggota DPRD perlu dipertanyakan karena sama sekali tidak bisa memberikan solusi kepada persoalan masyarakat yang terjadi di pantai Duduk 4 Desa Batu Layar Barat.

“Kinerja DPRD saat ini perlu dipertanyakan, mereka digaji dan punya fasilitas dari pajak rakyat, tapi tidak mampu memberikan solusi dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi di rakyat,” ujar M Hariadin yang akrab dipanggil Bang HCG tersebut.

Baca juga : Muara Sungai Batu Layar Milik Negara Tiba-tiba Milik Pribadi Bersertifikat, Kades : Ada Celah Permainan

Bang HCG mewakili seluruh masyarakat di Desa Batu Layar Barat merasa kecewa dengan respon anggota DPRD Lombok Barat yang biasa-biasa saja terkait persoalan lahan yang ditempati oleh para pedagang di pantai Duduk 4. Hingga 7 Pedagang dipidanakan, menjadi tersangka dan mendapat putusan penjara.

“Warga ini sebenarnya tidak tau kalau mereka menempati lahan orang, karena mereka taunya desa mengizinkan, desa juga mengambil sewa dan Pemda melalui Dispenda mengambil pajak dari mereka,” kata HCG.

Menurut HCG, warga sudah menjadi korban dari kepentingan banyak oknum. Hingga pengadilan memutuskan tujuh pedagang tersebut dipenjara kurungan 14 hari dari tuntutan awal 3 bulan.

“Lah ini, kita rakyat dikorbankan, bahkan DPRD dan Pemerintah setempat tidak respon apa-apa,” kata HCG.

Bang HCG mengeluarkan statemen karena awalnya Kepala Desa Batu Layar Barat, H Mushab mengungkapkan kepadanya bahwa pihak desa sudah melakukan semua yang terbaik, namun tidak berhasil.

Baca juga : Jadi Tersangka Dugaan Penggregahan Lahan, 7 Pedagang di Lobar Minta Keadilan

Kades bersama warga bahkan mendatangi stake holder terkait serta hearing dengan DPRD untuk mendapatkan keadilan sehingga masyarakat tidak dikorbankan.

“Kami sudah coba hearing, pertanyakan ke Pemda sepadan pantai sampai mana berkali-kali, tetapi tidak mendapat jawaban yang puas,” katanya.

Sebelumnya 7 warga asal Desa Batu Layar yang Berdagang di pantai duduk empat ditetapkan sebagai tersangka karena dugaan penggergahan lahan milik seorang pengusaha

Tujuh warga tersebut akhirnya dilaporkan ke Polda NTB dan diproses keputusan pengadilan memutuskan ketujuh tersangka dihukum penjara 14 Hari.

Namun banyak kejanggalan yang terjadi, dari sporadik yang ditandatangani oleh PLT Kades Batu Layar, H Burhanuddin yang belakangan ini tidak mengakui bahwa dirinya yang menandatangani, izin usaha dari desa kepada warga, timbunan yang dilakukan oleh pemdes dari dana desa pada 2019 dan pembangunan bangunan milik Dinas Perindag Lombok Barat di lahan tersebut.

“Kalau lahan ini milik pribadi yang didasarkan pada sertifikat tahun 2014, maka pembangunan bangunan Pemda, timbunan oleh desa pasti tidak akan terjadi,” ujarnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Oi, gak boleh Copas, minta izin dulu