Dalami Masalah Lahan di Pantai Duduk Batu Layar, BPN Lobar Jelaskan Prosedur Lahan Negara Menjadi Hak Milik

 

Lombok Barat, SIARPOST.com | Terkait lahan yang ada di pantai duduk Desa Batu Layar Barat Lombok Barat yang hingga kini sertifikatnya tiba-tiba muncul mengatas namakan seorang pengusaha asal Mataram, masih menjadi pertanyaan warga.

Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lombok Barat, Rangga, saat ditemui di ruang kerjanya beberapa waktu lalu, menjelaskan, dasar untuk mengeluarkan sebuah sertifikat hak milik yaitu berdasarkan beberapa persyaratan.

“Dasar kita mengeluarkan atau terbitkan sertifikat hak milik berdasarkan penguasaan fisik. Penguasaan fisik ini bisa dikuatkan dengan alasan dan pernyataan sporadik yang diterbitkan oleh desa,” ujar Rangga.

Kemudian selain itu, harus ada tanda tangan pemilik lahan sandingan yang berbatasan langsung dengan lahan yang ingin disertifikat disaksikan oleh pihak desa dan warga.

Baca juga : Bangun Jiwa Sosial dan Kepedulian, Kapolres Sumbawa Gencarkan Program “One Day One Bansos”

Sebelum sertifikat terbit, masyarakat mendaftar, BON kemudian melakukan pengukuran, ditemani pemilik lahan.

Setelah itu dibuat peta bidang, dan panitia melakukan pemeriksaan keabsahan fisik atau berkas yuridis. Setelah panitia oke, maka dinaikan ke kepala kantor untuk disetujui.

“Jadi ada tim nya dalam pembuatan sertifikat ini, Kepala Desa juga termasuk bagian dari tim juga,” ujarnya.

Terkait lahan negara menjadi milik hak pribadi, ia menjelaskan bahwa itu bisa saja terjadi, namun pemilik yang menguasai lahan tersebut harus memiliki bukti penguasaan lahan sekitar 20 tahun berturut-turut.

“Kita dalami dulu apakah itu tanah milik negara murni, atau tanah milik negara yang dimanfaatkan oleh masyarakat,” ujarnya.

Pihaknya pun bisa melakukan penelitian lebih lanjut dan membuka data tahun 2014 pada saat sertifikat tersebut dibuat dan meneliti sertifikat sandingan yang menyatakan bahwa lahan tersebut sebelumnya lahan negara.

Baca juga : Akhirnya WHO mengeluarkan statement resminya bahwa pandemi Covid-19 udah berakhir guys!! :”)

“Kalau tanah negara yang bisa disertifikat itu adalah tanah garapan yang harus dikuasai selama 20 tahun berturut-turut, kemudian ada kejelasan riwayat perolehan tanahnya di luar kawasan hutan. Kita bisa memberikan hak milik tapi harus dengan alasan yang kuat,” jelasnya.

“Tapi dengan catatan yang Disertifikat itu tanah yah, bukan pasir,” jelasnya lagi.

Menurutnya, ketika diterbitkan sertifikat hak milik sebuah lahan, berarti itu sudah memenuhi syarat. Karena dalam berita acara hasil pemeriksaan tanah tersebut akan diuraikan dengan jelas.

Sehingga, jika semua sudah sesuai persyaratan, baik itu sporadik, tanda tangan warga yang berbatasan, penguasaan 20 tahun berturut-turut, maka panitia akan menaikan berkasnya ke kepala kantor untuk diterbitkan sertifikat.

Sebelumnya, lahan di pantai Duduk Batu Layar Barat hingga saat ini menjadi persoalan, 7 orang warga yang berdagang di pantai tersebut dituntut oleh pemilik lahan dibuktikan dengan sertifikat hak milik tahun 2014.

Ketujuh warga terbukti membangun bangunan tempat usaha di lahan milik orang. Dari hasil putusan pengadilan, ketujuh warga diputuskan bersalah dan dipenjara sekitar 2 Minggu.

Anehnya, warga baru tahu bahwa bangunan yang ditempati oleh mereka untuk berdagang sebagiannya masuk dalam lahan milik orang. Padahal dari belasan tahun lamanya mereka sudah berdagang di lokasi tersebut.

Sebelumnya juga, para pedagang ini tetap membayar pajak usaha dan sewa kepada pemerintah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Oi, gak boleh Copas, minta izin dulu