Kasus Lahan Pantai Duduk Batu Layar, Menarik Perhatian Himpunan Masyarakat Lombok di Jakarta

 

Jakarta, SIARPOST.com | Persoalan sertifikat hak milik (SHM) lahan di pantai Duduk Desa Batu Layar Barat, Lombok Barat yang telah mengorbankan 7 pedagang yang membuka usahanya sejak lama di pantai tersebut kini semakin alot.

Warga yang membuka usahanya di sepadan pantai Duduk, telah diproses dan divonis kurungan oleh pengadilan Negeri Mataram atas dugaan Penggregahan Lahan.

Dari permasalahan tersebut, Warga pun diundang untuk melakukan audiensi dengan Kementerian ATR BPN RI di Jakarta untuk meminta pembatalan SHM.

Kasus ini pun begitu viral hingga di media dan menarik perhatian Himpunan Masyarakat Lombok (Himalo) yang ada di Jakarta.

Baca juga : Wakil Menteri ATR BPN : Ego Sektoral dalam Pelaksanaan Reforma Agraria Dapat Runtuh Dengan Keterlibatan Masyarakat 

Salah satu Pendiri sekaligus Ketua Dewan Pembina Himalo, Hairi Sibian, mengatakan, pemerintah kabupaten, provinsi maupun Nasional harus memberikan atensi terhadap kasus yang menimpa masyarakat Lombok Barat yang telah menjadi korban atas adanya sertifikat atau SHM yang diduga cacat prosedural tersebut.

“Pemerintah harus memberi perhatian atas kasus seperti ini, kasihan masyarakat yang sudah menempati lokasi tersebut sejak lama. Apalagi di situ pihak desa dan pemda juga membangun menggunakan anggaran negara,” ujar Hairi saat menerima silaturahmi dari perwakilan masyarakat Batu Layar yang didampingi oleh Ketum Serikat Tani Nelayan, Ahmad Rifa’i dan Pengurus Liga Mahasiswa Untuk Demokrasi (LMND).

Baca juga : PP STN : Sertifikat Hak Milik di Pantai Duduk Melanggar UU dan Harus Dibatalkan, Ini Penjelasan Aturannya

Ia ingin pemerintah tetap memperhatikan masyarakat kecil, tidak mengambil kebijakan yang merugikan bahkan mengorbankan masyarakat. “Jangan pemerintah berpihak kepada pemilik modal, sehingga mengorbankan kesejahteraan masyarakat kecil,” katanya.

Ia juga meminta pemerintah tidak mendahulukan pihak ketiga atau pemilik modal yang ingin menguasai lahan, sehingga masyarakat menjadi korban, sementara masyarakat yang memanfaatkan lahan tersebut sudah lama dan mereka mencari nafkah untuk keluarga.

“Pada prinsipnya, kita di Jakarta ini selalu mendukung setiap persoalan masyarakat Lombok, selama yang ditempuh itu masih berada di jalur hukum yang benar,” katanya.

Himalo adalah himpunan masyarakat Lombok yang ada di beberapa provinsi di Indonesia termasuk di Jakarta. Berdiri sejak 20 Juni tahun 2004 silam, Himalo kini sudah berusia 19 tahun dan mempunyai komunitas yang semakin besar dan kuat.

Himpunan ini adalah wadah untuk berkumpul dan mengobati kerinduan di antara warga Lombok yang ada di luar Pulau Lombok. Di Jakarta sendiri ribuan kepala keluarga tergabung dalam himpunan tersebut.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Oi, gak boleh Copas, minta izin dulu