Pemda KLU Membuka Calon PPPK dan CPNS Formasi Umum di Tahun 2024

 

TANJUNG, SIARPOST | Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lombok Utara (KLU) membuka kembali calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)
di tahun 2024.

Demikian dikatakan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKD PSDM) KLU Tri Dharma Sudiana di kantor Bupati KLU, Rabu 24 Januari 2024.

“Sesuai surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), jabatan tersebut akan diperuntukkan bagi guru TK, SD, SMP, SMA, serta pegawai kesehatan, sesuai dengan UU nomor 20 tahun 2023,” ungkapnya.

Baca juga : Sekda Lombok Utara Buka Konsultasi Publik Ranwal RKPD Anggaran Tahun 2025

Sedangkan untuk teknis kata Tri Dharma pormasi besarnya belum ditentukan
karena itu harus dirapatkan dulu,  dimatangkan dulu dengan pimpinan.

“Untuk teknis, itu harus kita rapatkan dulu, harus kita matangkan dulu dengan pimpinan.” katanya.

Selain P3K, tidak menutup kemungkinan dibukanya Jabatan Pegawai Negeri Sipil Umum (CPNS) meski dalam jumlah terbatas guna merekrut personel baru. Posisi yang diusulkan saat ini mencakup pendidik kesehatan dan teknis.

“Disamping P3K kemungkinan akan dibuka CPNS pormasi umum juga, walaupun sedikit untuk menampung merekrut tenaga yang baru” ujarnya

Sementara untuk jumlah posisi yang akan  diusulkan untuk P3K sekitar 500 pegawai,
Karena kata Tri Dharma gaji P3K akan dibiayai dari dana pemerintah pusat yang dihitung sesuai dengan kemampuan Kementerian Keuangan.

Baca juga : Optimalkan Pelayanan Kesehatan, Bupati Lombok Utara Resmikan Pustu Desa Pansor

Untuk alokasi DPP (Tunjangan Penempatan Pegawai) pada posisi P3k dapat dipertimbangkan, dengan kemungkinan nilai yang lebih kecil atau pengaturan opsional.

“Kita sesuaikan dengan anggaran pemerintah daerah, disamping itu banyak guru yang lebih memilih status P3K, meski tanpa DPP,” terangnya

Hingga saat ini, Pemda belum mengetahui secara pasti jumlah PNS atau P3K yang akan direkrut, sementara batas waktu yang diberikan pemerintah pusat hingga 31 januari 2024,

“kita diberikan waktu hingga tangal 31 januari, telah ditetapkan untuk menentukan jumlahnya.” Ungkapnya

Dikatakannya, harus melalui persiapan meliputi menyaring usulan posisi-posisi dari seluruh instansi dan membandingkannya dengan tenaga kerja non-PNS yang ada. Tujuannya adalah untuk menemukan konsensus di semua lembaga.

“Untuk persiapan jumlah pormasi harus disaring dari semua OPD terlebih dahulu, kita sandingkan juga dengan Anjab dan ABK berapa tenaga non-ASN,  berapa
dari Anjab, ABK dan tenaga non-ASN, itu bisa kita sandingkan kita tarik kesimpulan kira-kira berapa yang cocok di semua OPD,,” jelasnya

Saat ini, pemerintah pusat sudah mengirimkan surat permintaan usulan sejumlah jabatan. Rinciannya akan ditentukan oleh Pemerintah Daerah setelah jumlah totalnya ditetapkan, dilanjutkan dengan perumusan rincian spesifiknya.

“Untuk saat ini, pusat mengirimkan surat untuk meminta jumlah pormasi yang diusulkan, baru jumlah itu rinciannya belum,
dari jumlah itu nanti Pemda menetapkan,
setelah ditetapkan baru kita menyusun rincian,. Tutupnya. (Nisa)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *