banner 728x250

Forum GTT NTB Minta Pemprov Angkat Langsung Guru Status Prioritas Tanpa Test, Ini Kuota Untuk 2024

banner 120x600
banner 468x60

Foto : Kepala BKD NTB Drs. Muhammad Nasir saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (4/3/2024). 

Mataram, SIARPOST | Forum Guru Tidak Tetap (GTT) Provinsi NTB meminta pemerintah Provinsi melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan DPRD untuk meminta kebijakan kepada pemerintah pusat agar langsung mengangkat para guru honorer yang sudah berstatus prioritas.

banner 325x300

Para guru honorer yang sudah berstatus prioritas ini adalah yang telah mengikuti test P3K pada tahun 2023 yang lalu dan lolos passing grade yang jumlahnya sekitar 1.361 orang.

Sekretaris Forum GTT NTB, Jaidin, SPd saat diwawancarai di Mataram, Senin (4/3/2024) menjelaskan, harusnya pemerintah provinsi NTB melakukan pengangkatan langsung tahun 2024 ini pada guru yang berstatus prioritas atau yang telah lulus passing grade pada hasil test 2023 yang lalu.

“Kenapa pemerintah pilih kasih, kenapa aturan seperti tahun 2021 yang lalu tidak diterapkan lagi pada 2024 ini?. Dulu tahun 2021 guru yang lolos passing grade langsung diangkat pada tahun 2022 tanpa test. Kami meminta aturan itu diterapkan lagi dan jangan pilih kasih,” ujar Jaidin.

Baca juga : Abdul Hanan Ungkap Fakta Persidangan, Belum Ada Bukti Materil Keterlibatan Lutfi

Padahal, kata Jaidin, passing grade atau nilai yang didapat guru-guru honorer yang ikut test pada 2023 yang lalu sangat tinggi dari nilai-nilai guru-guru yang test pada tahun-tahun sebelumnya.

Forum Guru Tidak Tetap usai bertemu sejumlah wartawan di Mataram

Diketahui, jumlah guru tidak tetap SMK dan SMA yang diSK kan oleh Pemprov pada saat ini menyentuh angka 2.500 orang, sementara guru yang sudah berstatus prioritas atau lolos passing grade pada tahun lalu mencapai 1.361 guru.

Perihal ini, Forum GTT NTB telah mengirimkan surat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) ke DPRD NTB yang akan dilaksanakan pada Kamis (7/3/2024) mendatang. Dalam surat tersebut FGTT NTB telah menuangkan beberapa tuntutannya, salah satunya agar guru honorer berstatus Prioritas dapat diangkat langsung.

Baca juga : Polres Lombok Utara Sukses Amankan Sidang Pleno KPU Lombok Utara 2024

Sejumlah tuntutan Forum GTT diantaranya :

Mengangkat guru tidak tetap yang telah mengikuti test CAT di tahun 2023 yang memenuhi passing grade dengan status P tetapi terkendala dengan batas formasi, diharapkan untuk diangkat menjadi ASN P3K di tahun 2024 sebagaimana pengangkatan guru status P1 tanpa test.

Salah satu guru tidak tetap pada saat diwawancarai oleh media.

Kemudian untuk tes CAT P3K tahun 2024 menghitung afirmasi umur dan masa pengabdian pada seleksi P3K tahun 2024 dan menambah formasi sesuai dengan jumlah guru tidak tetap yang ada di kota/kabupaten masing-masing di NTB.

Guru tidak tetap yang diangkat atau lulus seleksi tahun 2024 untuk ditempatkan di sekolah masing-masing sebagaimana pengabdian awal dari guru honorer tersebut dan yang terakhir memohon seleksi P3K tahun 2024 dilaksanakan di kabupaten/kota masing-masing.

“Sesuai dengan UU ASN nomor 20 tahun 2023 bab 15 pasal 66. Bahwa pegawai non ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024, jadi pemerintah wajib mengikuti perintah UU ini,” tegasnya.

Terpisah, Kepala BKD NTB, Drs. Muhammad Nasir, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (4/3/2024) menjelaskan, bahwa pemerintah tidak bisa memaksakan pengangkatan guru honorer yang berstatus prioritas seperti pada tahun 2021 yang lalu.

Baca juga : Arahan Kapolri Pada Rapim Polri 2024, Polisi Harus Tau

“Yang harus dipahami kami juga ingin formasi ditambah sebanyak-banyaknya tetapi kemampuan keuangan daerah yang menjadi penentu. Anggaran untuk belanja pegawai tidak boleh lebih dari 30 persen, sehingga pada tahun 2024 ini kita hanya mengajukan 500 formasi,” ujarnya.

Sebanyak 500 formasi tersebut, Kata M Nasir, bukan hanya formasi guru saja tetapi tiga kategori yaitu guru, tenaga kesehatan dan tenaga teknis.

“Ini kewenangan pengangkatan dari pusat, pusat juga pasti akan memberikan jika kemampuan daerah kita mampu berbayar gaji tersebut,” Katanya lagi.

M Nasir juga mengungkapkan bahwa ada sekitar 5.000 pegawai honorer dari tiga kategori tersebut yang di SK kan oleh provinsi NTB, dan hanya 500 saja yang bisa diangkat menjadi P3K pada tahun ini.

M. Nasir menjelaskan, guru-guru yang tidak lolos P3K pada test tahun lalu memang benar sudah mencapai passing great dan masuk menjadi status prioritas namun mereka tidak lolos pada saat perengkingan.

“Test tahun lalu yang lolos passing grade sekitar 1.200 lebih orang,” Katanya.

M. Nasir juga menjelaskan, bahwa pada tahun 2021 ada kebijakan dari Kemendikbud untuk yang lolos passing grade pada tahun 2021 karena tidak ada penempatan pada tahun tersebut karena keterbatasan posisi, maka diprioritaskan untuk diangkat tahun berikutnya.

Namun demikian, M Nasir juga memberikan bocoran bahwa sudah ada solusi yang dikonsep oleh nya untuk para guru, tenaga kesehatan dan tenaga teknis yang jumlahnya sekitar 4.500 pegawai honorer. Tinggal menunggu arahan atau perintah dari pusat untuk ditindaklanjuti.

“Kami sudah buat draftnya, ada solusi untuk kita semua tinggal menunggu arahan pusat. Saya juga dalam waktu dekat akan menghadap ke BKN,” tutupnya. (Tim)

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *