BIMA, SIARPOST | Dalam rangka ketahanan pangan nasional, pemerintah berupaya melakukan percepatan Perluasan Areal Tanam (PAT), salah satunya melalui program pompanisasi dan irigasi pompa (Irpom) melalui Kementerian Pertanian yang dikawal oleh Pihak TNI sebagai Mitra.
Mengingat pompa mengambil posisi penting untuk mengamankan ketahanan pangan nasional, program ini kemudian disambut baik oleh masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Bima yang notabene adalah petani.
Tetapi ironisnya di lapangan berbanding terbalik dengan apa yang menjadi tujuan program tersebut. Program tersebut diduga kemudian dimanfaatkan oleh oknum-oknum Dinas Pertanian untuk meraup keuntungan.
BACA JUGA : Debat Perdana Cakada Lombok Utara, KPU Juga Akan Undang Dinas Terkait Yang Menjadi Mitra
Dari hasil pengakuan salah satu kelompok tani di Desa Mpuri Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima. Dikatakan bahwa untuk kelompok tani yang ingin mendapatkan bantuan berupa mesin pompa (solar/bensin), mereka harus mengeluarkan uang dalam angka jutaaan.
Selain itu di Desa Mpuri juga terdapat kelompok yang mendapatkan program irpom yang didirikan di dekat Dam Selatan Desa Mpuri. Dalam program Irpom ini, pengakuan kelompok mereka, mendapatkan bantuan 128 juta. Di pencairan pertama pasca 70 persen pengerjaan mereka mendapatkan 78 juta dan diberikan pompa yang menurut pengakuan dari orang provinsi dari Mataram. Sementara untuk 30 persen belum cair.
Mirisnya dari bangunan Irpom yang katanya didirikan dengan anggaran 30 juta tersebut tidak masuk akal karena hanya berukuran kecil. Hal ini jelas memperkuatkan dugaan bahwa program ini merupakan program yang diselenggarakan dengan tidak benar, asal-asalan, dan penuh teka-teki.
Di kabupaten Bima sendiri, data yang didapatkan media ini. Untuk program pompanisasi dan irigasi pompa (Irpom) ini ada 49 Unit.
BACA JUGA : Klarifikasi Bagikan Stiker Rohmi-Firin di Tempat Ibadah, Gede Sakti : Itu Lokasinya di Rumah
Oleh karena itu, Direktur LSM Aliansi Pemuda Pemerhati Pembangunan NTB (LSM AP3 NTB), Firdaus meminta kepada pihak-pihak terkait yang mengawasi program pompanisasi ini khususnya TNI sebagai mitra program ketahanan pangan agar segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program ini di Kabupaten Bima.
Selain itu, Firdaus meminta untuk Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten Bima bertanggungjawab terhadap ulah-ulah oknumnya yang sengaja melakukan pemotongan terhadap program-program masyarakat.
“Padahal Kementerian Pertanian memberikan bantuan kepada berupa bibit, pupuk dan alat mesin pertanian serta pembangunan irigasi tersier itu secara gratis, dalam meningkatkan produksi pangan khususnya padi dan jagung. Bahkan untuk bantuan ini Kementerian Pertanian melakukan refocushing anggaran sebesar Rp 7,7 triliun”, tegasnya.
Hingga berita ini naik, pihak dinas terkait belum dikonfirmasi. (***)
