FPT dan FDJ Akan Gelar Aksi Demo di KPK RI, Desak KPK Usut Permainan Pembebasan Lahan di Sumbawa Barat, Dugaan Korupsi APBD Hingga CSR PT AMMAN
Kordum Aksi, Yuni Bouhany. Dok Istimewa
MATARAM, SIAR POST | Sejumlah polemik dugaan korupsi di Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi NTB menjadi perhatian publik. Dari dugaan permainan pembebasan lahan hingga korupsi dana APBD.
Untuk membuka semua dugaan tersebut, Aliansi Front Pemuda Taliwang (FPT) Sumbawa Barat NTB dan Forum Dinamika Jakarta (FDJ) akan menggelar aksi demonstrasi di depan gedung KPK RI, yang direncanakan pada Senin (13/1/2025) mendatang.
Kordum aksi, Yuni Bourhany, saat dimintai keterangan melalui telpon, Rabu (8/1/2025), mengatakan, ada beberapa tuntutan massa aksi dalam demo tersebut. Setidaknya ada 5 poin tuntutan yang akan disampaikan dalam aksi nantinya.
BACA JUGA : Dikbud NTB dan Kemenag Saling Lempar Tanggung Jawab Gaji 13 dan THR, Guru PAI Adukan Ke Dewan
Sejumlah tuntutan itu, kata Yuni, seperti mendesak KPK untuk melakukan supervisi di Polda NTB atas kegaduhan atau case terkait pembebasan lahan di jalan Baypass Senayan-Lamusung yang dilakukan oleh Bupati Sumbawa Barat, H. W Musyafirin.
Kemudian proses pembebasan lahan Smelter Tambang PT AMMAn Mineral yang diduga penuh dengan manipulasi, yang prosesnya di Polda NTB wajib di supervisi.
Demikian juga dengan kasus tanah bandara Kiantar dan kasus transmigrasi di tambak Tano Kecamatan Poto Tano.
“Kami mendesak KPK untuk mengusut semua dugaan korupsi dan manipulasi yang dilakukan pemda Sumbawa Barat,” kata Yuni.
Selain itu, Yuni juga meminta KPK membongkar ulang sprindik case divestasi saham AMNT dengan terperiksa 37 orang, dan telah dipetieskan oleh Ketua KPK yang lama, Firli Bahuri.
Kemudian, Bongkar ulang sprindik case fee proyek Pemda sejumlah Rp60 miliar oleh Bupati Sumbawa Barat.
BACA JUGA : Masa Pekerjaan Gedung DPRD Lombok Utara Diperpanjang, Kontraktor Tetap Dikenakan Denda
Dua tuntutan lainnya, mendesak KPK untuk mengusut tuntas dugaan korupsi dana Rp1 triliun di APBD Sumbawa Barat perubahan tahun 2024.
Serta mendesak KPK mengusut CSR Rp900 miliar PT AMMAN Mineral dalam 10 Tahun terkahir yang jadi bancakan anggota DPR RI dapil NTB, Gubernur NTB, dan Bupati Sumbawa Barat.
Selain isu daerah, isu nasional yang ikut dibawa dalam aksi tersebut, adalah meminta Hasto tersangka suap kasus Harus Masiku ditangkap dan membuka kembali kasus E-KTP.
Yuni mengatakan, aksi ini sebagai bentuk perhatian masyarakat Sumbawa Barat kepada polemik di daerah yang terjadi saat ini. Karena ditemukan banyak fakta permainan dan manipulasi yang terjadi. (Feryal)
