MATARAM, SIAR POST | Pernyataan Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Damayanti Putri yang menyarankan agar dana koperasi tidak digunakan untuk gaya hidup kembali menjadi sorotan publik.
Kritik keras kali ini datang dari Koordinator NasPol NTB, Ardiansyah yang juga mantan Konsultan Ekonomi pada Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Kementerian Koperasi periode 2014-2016.
BACA JUGA : Wagub Dinda Ajak Koperasi Produktif dan Berkontribusi Topang Ekonomi Daerah
Menurutnya, pernyataan tersebut hanyalah retorika kosong yang tidak didukung dengan langkah konkret untuk memperbaiki kondisi koperasi di NTB.
Ia menyoroti bahwa sejak 2014 hingga 2016, saat dirinya terjun langsung ke lapangan untuk melakukan home visit ke koperasi-koperasi di wilayah Kota dan Kabupaten Bima, termasuk saat Umi Dinda menjabat sebagai Bupati Bima, tidak ada intervensi signifikan dari pemerintah daerah.
Bahkan, program PLUT dari Kementerian Koperasi yang dirancang untuk mendampingi UMKM tidak mendapat perhatian dari Pemda Bima saat itu.
“Ini membuktikan bahwa hingga kini Ibu Wagub masih tidak memahami persoalan mendasar masyarakat, khususnya UMKM yang membutuhkan akses pendanaan melalui koperasi. Padahal koperasi seharusnya menjadi soko guru perekonomian rakyat,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa banyak dana dari Kementerian Koperasi yang dapat dimanfaatkan jika pemerintah daerah memiliki kemauan untuk mengintervensi ekonomi kerakyatan. Salah satu langkah yang disarankan adalah mengembalikan fungsi PLUT seperti semula.
BACA JUGA : Diduga Aniaya Sahabatnya Hingga Alami Robek Pelipis, Badai NTB Dilaporkan Ke Polisi
“PLUT dirancang untuk menjadi pendamping UMKM dalam berbagai hal, termasuk akses pembiayaan. Ini adalah amanat dari Kementerian Koperasi sejak PLUT diluncurkan. Namun, tanpa dukungan nyata dari pemerintah daerah, fungsinya menjadi sia-sia,” tegasnya.
Ia berharap Gubernur NTB dapat mendorong gerakan bersama dengan para bupati dan wali kota untuk memprioritaskan pembangunan koperasi dan mengembalikan fungsi PLUT sebagai pendamping utama UMKM. Dengan langkah ini, diharapkan perekonomian rakyat di NTB dapat tumbuh dan berkembang lebih baik.
“Jangan hanya berbicara, tapi tunjukkan aksi nyata. Saatnya pemerintah NTB serius membangun koperasi sebagai pilar utama ekonomi rakyat,” pungkasnya.***
