Tugu Monas Mini di Tengah Kota Sumbawa. Dok Istimewa
MATARAM, SIAR POST | Wacana pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa untuk berpisah dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sudah muncul sejak lama, salah satunya adalah ketika ribuan warga dari lima kabupaten dan kota di Pulau Sumbawa menggelar kongres rakyat pada tahun 2011 yang lalu, saat pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Kongres rakyat tersebut berlangsung di lapangan Kerato Sumbawa Besar NTB pada Februari 2011. Sejumlah anggota DPR dan DPD asal NTB serta seluruh Bupati dan Walikota Se-Pulau Sumbawa hadir dalam acara.
BACA JUGA : Penuh Haru, Warnai Pisah Sambut Kapolres Sumbawa Barat di Gedung Setda Sumbawa Barat
Namun tahun berganti tahun, setelah wacana itu terus diperjuangkan di pusat. Belum juga membuahkan hasil dan tidak ada tanda terealisasi.
Kemudian pada Februari 2024 lalu, Juru bicara tim nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Fahri Hamzah juga mengungkapkan tentang wacana pembentukan Provinsi Sumbawa saat kampanyenya.
Politikus asal Sumbawa itu menjadi salah satu tokoh Sumbawa di Jakarta yang terus memperjuangkan terbentuknya Provinsi Pulau Sumbawa.
Tidak hanya Fahri Hamzah, mantan pejabat PJ Gubernur NTB, Lalu Gita Aryadi yang kini menjadi Sekretaris Daerah NTB juga pernah mengupayakan terbentuknya Provinsi Pulau Sumbawa. Namun ia mengungkapkan aturan pemerintah pusat lah yang menghalangi PPS terbentuk.
“Pemekaran PPS kerap kali dibahas dan menjadi prioritas, namun hingga kini belum terealisasi karena kebijakan moratorium tentang daerah otonomi baru (DOB) belum dicabut oleh pemerintah pusat,” katanya.
Bila Kemendagri menyetujuinya, kata Gita Aryadi, maka akan muncul provinsi baru yaitu Provinsi Sumbawa dan dua lokasi akan menjadi calon ibukotanya yakni antara Bima dan Sumbawa. Dua daerah itu akan menjadi bagian penting untuk dijadikan ibukota Provinsi Pulau Sumbawa.
Wacana pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa bagi masyarakat akan memberikan dampak baik untuk kemajuan pembangunan, peningkatan ekonomi dan juga memajukan sektor pendidikan dan sektor lainnya.
Rencana pemekaran wilayah dengan jumlah penduduk sebanyak 1.608.104 jiwa siap dilaksanakan di Nusa Tenggara Barat, bila itu terjadi beberapa kabupaten dan kota yang termasuk dalam wilayah tersebut akan menjadi bagian dari provinsi sumbawa.
Sejumlah tokoh Sumbawa yang ada di Jakarta pun banyak yang berharap pembentukan PPS segera terealisasi. Agar pemerataan pembangunan dapat segera dilakukan. Apalagi masyarakat menilai bahwa pembangunan di Pulau Sumbawa masih sangat minim.
Jika Pulau Sumbawa menjadi provinsi, publik menilai beberapa daerah atau kabupaten juga diketahui akan mekar atau terbentuk baru, seperti Kabupaten Sumbawa Timur dan Kabupaten Bima Timur.
Pewarta : Ridho
Redaktur : Feryal.