Mataram, SIAR POST – Sebuah peristiwa langka dan belum pernah terjadi sebelumnya mengguncang lingkungan birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB). Agenda mutasi pejabat yang sedianya akan digelar hari ini, Jumat (25/4), mendadak dibatalkan.
Ironisnya, undangan pelantikan sudah tersebar secara resmi dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah NTB, Lalu Gita Ariadi, mewakili Gubernur NTB.
Acara yang dijadwalkan berlangsung pukul 15.30 WITA di Ruang Rapat Tambora, Kantor Gubernur NTB itu disebut-sebut sebagai salah satu agenda strategis dalam penyegaran jabatan struktural di lingkup Pemprov NTB.
Namun, hingga waktu yang telah ditentukan, ruang pelantikan yang seharusnya menjadi saksi pergeseran pejabat penting, justru lengang dan tak ada satu pun pejabat yang dilantik.
BACA JUGA : Terungkap! Modus Baru, Puluhan Kuda Betina Nyaris Diselundupkan Lewat Pelabuhan Sape
Penundaan ini menjadi catatan sejarah baru dalam birokrasi Pemprov NTB. Belum pernah sebelumnya mutasi dibatalkan setelah undangan resmi tersebar luas.
Sejumlah ASN yang sempat hadir dan awak media yang menunggu, akhirnya hanya bisa bertanya-tanya: apa yang sebenarnya terjadi?
Penjelasan Langsung dari Wakil Gubernur
Menanggapi polemik ini, Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri atau yang akrab disapa Dinda, angkat bicara. Ia menjelaskan bahwa penundaan mutasi disebabkan karena belum adanya surat rekomendasi resmi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang merupakan syarat utama pelaksanaan mutasi jabatan pejabat tinggi pratama di daerah.
“Secara lisan rekomendasi dari Mendagri memang sudah ada, namun kami belum menerima fisik suratnya. Itu yang menjadi alasan utama mutasi ini belum bisa kita laksanakan hari ini,” ungkap Dinda kepada wartawan di Kantor Gubernur NTB, Jumat sore.
Dinda menambahkan bahwa Mendagri saat ini sedang berada di luar negeri, sehingga kemungkinan besar proses pengiriman surat mengalami keterlambatan.
Tak Ada Konflik Internal, Hanya Menjaga Kepatuhan Aturan
Isu yang sempat beredar mengenai dugaan kesalahpahaman antara Sekda NTB dan pihak Gubernur pun dibantah tegas oleh Dinda.
“Tidak ada kesalahpahaman antara saya, Pak Gubernur, dan Pak Sekda. Ini murni soal administrasi. Kita hanya ingin taat azas dan memastikan semuanya berjalan sesuai regulasi. Jangan dibawa ke arah konflik internal, karena itu tidak benar,” ujarnya menenangkan.
Ia juga menyampaikan bahwa sebelum penundaan ini diumumkan, pihaknya sudah menjadwalkan untuk makan bersama antara dirinya, Gubernur, dan Sekda. “Kami malah sedang merencanakan makan bareng, bukan berselisih soal mutasi,” tambahnya santai.
BACA JUGA : Gili Jadi Sorotan Nasional, Gerakan Wisata Bersih NTB Dapat Apresiasi Kemenpar
Meski gagal terlaksana hari ini, Dinda berharap proses mutasi pejabat bisa segera dilakukan begitu rekomendasi fisik dari Mendagri diterima.
“Kita semua tentu berharap agar minggu depan proses ini bisa dilanjutkan. Tinggal menunggu kepulangan Mendagri dari luar negeri dan dokumen fisik sampai ke kami,” pungkasnya.
Teguran Birokrasi atau Masalah Teknis?
Kegagalan pelantikan yang sudah diumumkan secara resmi ini memunculkan tanda tanya besar. Apakah ini sekadar persoalan teknis atau menjadi teguran halus dari pusat karena ada prosedur yang dianggap dilangkahi?
Meski pihak Pemprov NTB menegaskan bahwa semua prosedur telah dilalui, peristiwa ini tetap menjadi pelajaran penting bahwa setiap tahapan mutasi pejabat tinggi harus dilakukan dengan ekstra hati-hati dan sepenuhnya sesuai mekanisme.
Sebagian kalangan menilai, gagalnya mutasi ini bisa berdampak pada stabilitas manajemen pemerintahan, terutama bagi OPD-OPD yang sedang menunggu kepastian pejabat barunya.
Untuk saat ini, publik NTB hanya bisa menunggu perkembangan selanjutnya. Satu hal yang pasti: mutasi pejabat NTB kali ini telah mencetak sejarah — bukan karena suksesnya, melainkan karena batalnya.
Pewarta : Ridho | Redaktur : Feryal
