MENUNGGU LAYANAN: Pasien sedang duduk sambil menunggu nomor antrean di RSUD dr Soewandhie (8/12). Rumah sakit daerah itu sedang membangun sistem untuk mengurangi penumpukan pasien. (Alfian RIzal/Jawa Pos)
Mataram, SIAR POST — Sejumlah warga dan aktivis kesehatan di Nusa Tenggara Barat (NTB) mendesak Gubernur NTB untuk segera membangun rumah singgah khusus bagi pasien penyakit menular.
Desakan ini muncul setelah banyak kasus pasien tuberkulosis (TBC), HIV, dan hepatitis yang kesulitan mendapatkan tempat tinggal layak selama menjalani pengobatan di rumah sakit rujukan.
“Kami sering temukan pasien TBC dari daerah terpencil yang tidak punya biaya penginapan. Ini tidak hanya memperburuk kondisi mereka, tapi juga berisiko menularkan penyakit ke orang lain,” ujar Yuni Bourhany, seorang relawan kesehatan di Mataram.
BACA JUGA : Kabur ke Bali, Tersangka Curanmor Asal Taliwang Akhirnya Ditangkap di Sumbawa
Menurut data Dinas Kesehatan NTB, angka kasus TBC dan HIV masih cukup tinggi di wilayah ini. Banyak pasien datang dari pulau-pulau kecil seperti Sumbawa dan Dompu untuk berobat ke rumah sakit di Mataram, namun tidak semua memiliki keluarga atau kerabat untuk ditumpangi. Situasi ini menjadi dilema kemanusiaan sekaligus ancaman kesehatan publik.
“Kami butuh solusi nyata. Rumah singgah untuk pasien penyakit menular itu bukan hanya tempat tinggal sementara, tapi bagian dari sistem kesehatan yang manusiawi,” tambah Yuni.
Aktivis dari Forum Peduli Kesehatan NTB, Lukmanul Hakim, menyebut rumah singgah ini bisa menjadi bagian dari strategi pengendalian penyakit menular berbasis komunitas.
“Dengan pengawasan medis yang terstruktur, rumah singgah akan membantu pasien tetap dalam pengobatan dan mencegah putus pengobatan yang bisa memperparah penyakit dan memperluas penularan,” ujarnya.
Gubernur NTB, dalam beberapa kesempatan sebelumnya, memang sempat menyatakan komitmen terhadap penguatan layanan kesehatan inklusif. Namun hingga kini, pembangunan rumah singgah khusus untuk pasien penyakit menular belum masuk dalam prioritas anggaran.
“Kalau Pemprov bisa anggarkan miliaran rupiah untuk infrastruktur besar, seharusnya rumah singgah bagi mereka yang sakit dan miskin juga layak diperjuangkan,” tegas Lukman.
Warga berharap Pemerintah Provinsi NTB tidak menutup mata terhadap persoalan ini. Mereka menginginkan kebijakan cepat dan keberpihakan terhadap kelompok rentan, bukan sekadar janji di atas kertas.
Sebelumnya, masyarakat juga mengeluhkan RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menghadapi tantangan serius terkait penumpukan pasien di poliklinik.
Kebijakan pembukaan satu poli per hari dan sistem BPJS Kesehatan yang hanya mengizinkan satu kunjungan poli per hari memperparah situasi.
Pasien dari berbagai daerah, termasuk Pulau Sumbawa, harus menunggu dari pagi hingga sore hanya untuk pemeriksaan awal, dan proses lanjutan seperti rontgen memerlukan waktu tunggu beberapa hari lagi.
Beberapa rumah sakit di Indonesia telah menerapkan sistem pendaftaran online untuk mengurangi antrean.
Misalnya, RS Siloam menyediakan layanan pendaftaran online melalui aplikasi MySiloam dan situs resminya, memungkinkan pasien memilih jadwal dan dokter sesuai kebutuhan mereka.
Selain itu, aplikasi Mobile JKN dari BPJS Kesehatan memungkinkan peserta JKN mendaftar layanan secara online di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL), mengurangi waktu tunggu di rumah sakit.
Dengan mengadopsi solusi digital seperti ini, RSUD Provinsi NTB dapat meningkatkan efisiensi pelayanan dan mengurangi beban pasien. Diharapkan pemerintah daerah dan pihak terkait segera mengambil langkah untuk menerapkan sistem serupa demi kenyamanan dan kesehatan masyarakat.
Referensi Rumah Sakit dengan Sistem Pendaftaran Online:
RS Siloam: Menyediakan pendaftaran online melalui aplikasi MySiloam dan situs resmi.
RS YARSI: Menerapkan sistem antrean online melalui aplikasi Mobile JKN.
RS Murni Teguh: Menawarkan pendaftaran BPJS online melalui situs resmi rumah sakit.
RS Bhayangkara Surabaya: Menyediakan solusi pendaftaran rawat jalan tanpa antre melalui aplikasi Mobile JKN.
Atas persoalan ini, aktivis dari Forum peduli kesehatan, Yuni Bourhany memberikan beberapa saran kepada pemerintah Provinsi NTB dalam mengatasi masalah antrean di RSUD Provinsi NTB. Ia menyarankan beberapa poin penting yang bisa dilakukan dan diterapkan oleh pihak RSU. Diantaranya :
1. Menerapkan Sistem Pendaftaran Online: Mengadopsi aplikasi seperti Mobile JKN untuk memudahkan pasien dalam mendaftar layanan kesehatan.
2. Menambah Jumlah Poli yang Dibuka: Meningkatkan jumlah poli yang beroperasi setiap hari untuk mengurangi penumpukan pasien.
BACA JUGA : Ibukota Provinsi Pulau Sumbawa: Bukan di Bima atau Sumbawa, Tapi Disini Ternyata Yang Ideal
3. Meningkatkan Koordinasi dengan BPJS Kesehatan: Berkoordinasi untuk memungkinkan pasien mengakses lebih dari satu poli per hari jika diperlukan.
4. Memberikan Prioritas bagi Pasien dari Daerah Terpencil: Menyediakan jalur khusus atau prioritas bagi pasien yang datang dari daerah jauh seperti Pulau Sumbawa.
Pewarta : Ridho | Redaktur : Feryal
