Ketua Umum KP4S, Muhammad Sahril Amin (kiri). Dok istimewa
Sumbawa Barat, SIAR POST — Koalisi Pejuang Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP4S) menegaskan aksi unjuk rasa akan tetap digelar di Pelabuhan Poto Tano mulai Kamis, 15 Mei 2025. Aksi ini merupakan bagian dari gerakan kolektif masyarakat Pulau Sumbawa untuk menuntut pencabutan moratorium dan percepatan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Pulau Sumbawa.
Ketua Umum KP4S, Muhammad Sahril Amin, menyatakan bahwa aksi akan berlangsung selama lima hari, dengan titik fokus di Pelabuhan Poto Tano, sebagai simbol perlawanan dan penyampaian aspirasi rakyat.
“Aksi ini adalah bentuk tekanan politik kepada pemerintah pusat agar mendengar suara masyarakat Pulau Sumbawa. Kami akan hadir secara totalitas. Terkait apakah terjadi blokade atau tidak, itu sangat tergantung situasi lapangan. Kami menyesuaikan dengan dinamika masyarakat,” ujarnya saat diwawancarai pada Rabu (14/5/2025).
Pelabuhan Poto Tano Jadi Titik Sentral Aksi
Pelabuhan Poto Tano, yang menjadi pintu gerbang utama penghubung antara Pulau Sumbawa dan Lombok, akan menjadi lokasi utama aksi. KP4S telah menyerukan agar masyarakat yang ingin menyeberang segera melakukannya sebelum 14 Mei untuk menghindari potensi gangguan mobilitas.
“Kami bukan ingin menyandera masyarakat, tapi ingin menunjukkan keseriusan kami. Papua dan Kalimantan Utara bisa jadi provinsi baru, kenapa Sumbawa tidak?” tegas Ketua Harian KP4S, Agusty Lanang.
Aksi Damai yang Terkoordinasi
Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan, memastikan bahwa aksi ini bersifat damai dan tidak bertujuan mengganggu pelayanan publik.
BACA JUGA : BGN dan Komisi IX DPR RI Sosialisasikan Program Makan Gizi Gratis, Warga di Lombok Timur Sambut Hangat
“Saya sudah berkomunikasi langsung dengan KP4S. Tidak ada niat mereka memblokade pelabuhan atau merusak fasilitas umum. Ini adalah pengingat bagi pemerintah bahwa ada agenda besar yang masih tertunda,” jelas Johan Rosihan, anggota Komisi IV DPR RI.
Menurutnya, tuntutan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa sudah sangat lama diperjuangkan dan telah memenuhi seluruh persyaratan administratif sejak 11 tahun silam. Namun prosesnya terhenti akibat moratorium DOB oleh pemerintah pusat.
Keterlibatan Tokoh dan Perempuan Pulau Sumbawa
Aksi ini juga didukung berbagai tokoh masyarakat, termasuk tokoh perempuan. Yuni Bourhany, salah satu tokoh KP4S, menegaskan bahwa perjuangan ini melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk perempuan yang mengambil peran penting dalam menjaga ketertiban dan semangat perjuangan.
“Semoga ini menjadi jalan menuju pengakuan atas hak satu juta lebih warga Pulau Sumbawa untuk memiliki provinsinya sendiri,” ujarnya.
“PPS Harga Mati!”
Aksi ini mengusung semangat persatuan dan perjuangan damai untuk masa depan Pulau Sumbawa. Dengan tagline “PPS Harga Mati! Provinsi Pulau Sumbawa untuk Satu Juta Umat,” KP4S berharap suara masyarakat benar-benar didengar oleh Presiden dan jajaran kementerian terkait.
