Aksi Tano Jilid II Akan Digelar Lebih Besar, KP4S Ultimatum Pemerintah Pusat: Jangan Alasan Anggaran

Foto kolase Ketua Harian KP4S, Agusty Lanang. 

Sumbawa Barat, SIAR POST – Wacana pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) kembali memanas. Setelah aksi Tano jilid I sebagai pemantik awal, kini Konsorsium Pemuda Pulau Sumbawa (KP4S) Sumbawa Barat menyatakan siap menggelar aksi jilid II yang jauh lebih besar, terpusat di Poto Tano, Sumbawa Barat.



“Besok kita akan libatkan para tokoh penting dari seluruh Pulau Sumbawa. Aksi pertama hanya pemanasan, aksi kedua ini potensinya sangat besar,” tegas Agusty Lanang, Ketua Harian KP4S Sumbawa Barat yang akrab disapa Bang Joy, Sabtu (17/5).

KP4S Sumbawa Barat memberikan batas waktu satu minggu kepada pemerintah pusat untuk menunjukkan komitmen nyata.

“Kami sedang konsolidasi untuk rapat akbar. Kalau dalam seminggu tidak ada progres konkret dari pemerintah pusat, kami akan gelar aksi besar di Tano,” tegasnya.

Menurutnya, alasan efisiensi anggaran tak bisa dijadikan penghalang untuk pembentukan PPS.

BACA JUGA : Akademisi Ragu Iqbal-Dinda Menerapkan Prinsip Meritokrasi, Pasti Ada Intervensi Politik

“Ini tanggung jawab negara. Jangan rakyat dibebani dengan alasan-alasan klasik. Soal anggaran, negara pasti bisa pikirkan. Masa dengan potensi Dana Bagi Hasil (DBH) tambang di Sumbawa yang mencapai Rp600 miliar, kita bilang tidak mampu?” katanya.

Bang Joy menegaskan, PPS bukan sekadar harapan, tapi harga mati untuk pemerataan pembangunan dan keadilan.

“PPS harus terbentuk hari ini, bukan besok. Negara harus hadir. Kami hanya minta komitmen itu dituangkan dalam dokumen resmi. Bukan sekadar janji politik,” tegasnya lagi.

Rapat Akbar dan Konsolidasi Tokoh-Tokoh Pulau Sumbawa

Sementara itu, Ketua Umum KP4S Muhammad Sahril menambahkan bahwa rapat akbar di Tano akan digelar dalam waktu dekat.



“Ini langkah untuk konsolidasi dan menyatukan kekuatan. Kami ingin memastikan bahwa semua janji politik kemarin baik dari menteri, DPR RI, maupun tokoh daerah dituangkan dalam bentuk dokumen negara,” katanya.

Sahril mengingatkan bahwa PPS memiliki dasar regulasi yang kuat dan pernah dicontohkan dalam pemekaran Sumbawa Barat pada masa lalu.

“Waktu itu sukses dengan sistem multi years. Bisa kok, asal ada niat politik yang kuat,” tegasnya.

Ia juga menegaskan bahwa tiga anggota DPR RI dari Dapil NTB, yakni Mori Hanafi, Maghdalena, dan Johan Rosihan, harus bekerja lebih cepat dan lebih konkret.

BACA JUGA : Janji Tinggal Janji? KP4S Sentil Fahri Hamzah yang Kini Bungkam soal Pemekaran Pulau Sumbawa

“Ini bukan kerja biasa, ini perjuangan sejarah. Jangan sampai PPS hanya jadi alat barter politik elit,” ujarnya.

Sahril juga mengenang bahwa aksi serupa pernah digelar pada 1 Juli 2013, yang berhasil menembus atensi nasional.

“Kini kami siap ulangi, bahkan lebih besar. Kalau perlu, satu titik di Tano akan macet total. Lihat saja nanti,” pungkasnya.

Redaksi___

Exit mobile version