Ratusan Massa Akan Geruduk Bandara dan Pelabuhan Bima: Desak Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa

Ketua BARDAM NTB, saat mengikuti aksi unjuk rasa di Simpang Tano-Ai Jati Sumbawa pada Kamis (15/5/2025). Dok istimewa

Bima, SIAR POST – Gerakan aspirasi pemekaran wilayah Pulau Sumbawa kembali menguat. Kali ini, Dewan Pengurus Markas Besar Barisan Pemuda Nusantara (BARDAM-NTB) Cabang Bima menyatakan akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di Bandara Sultan Salahuddin Bima dan Pelabuhan Bima pada Rabu, 21 Mei 2025 mendatang.



Dalam surat pemberitahuan resmi yang ditujukan kepada Kapolres Bima Kota, BARDAM NTB menyampaikan bahwa aksi ini akan melibatkan setidaknya 200 orang peserta, dengan dua tuntutan utama.

Pertama, meminta pemerintah pusat mencabut moratorium pembentukan daerah otonom baru (DOB). Kedua, mendesak agar Rancangan Undang-Undang Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa segera disahkan.

BACA JUGA : Menteri Supratman Siap Kawal Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa: “Selama Saya Hidup, Saya Berdiri di Garis Depan!”

“Aksi ini sebagai akumulasi kekecewaan masyarakat Pulau Sumbawa selama 25 tahun yang lalu, sejak gagasan ini mulai diperjuangkan,” ujar Ketua Umum BARDAM NTB, Yunus, SH, dalam surat yang juga ditembuskan ke Presiden Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto, Menteri Dalam Negeri, dan pimpinan lembaga legislatif nasional.

Aksi akan dimulai pukul 09.00 WITA dengan titik kumpul di Lapangan Serasuba Bima. Massa akan membawa perlengkapan aksi seperti pengeras suara, bendera, mobil, dan motor.

Gelombang tuntutan serupa juga telah muncul sebelumnya di Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat. Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP4S) pada Kamis lalu menggelar unjuk rasa di Pelabuhan Poto Tano.



Dalam aksinya, KP4S menekankan pentingnya pemekaran untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Sumbawa yang selama ini dinilai termarginalkan dari pusat pemerintahan Provinsi NTB di Mataram, Pulau Lombok.

Aksi KP4S bahkan sempat memblokade jalur masuk pelabuhan dan meminta pemerintah pusat meninjau ulang kebijakan moratorium DOB.

Mereka juga menuntut kejelasan dari DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri terkait draf RUU pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa yang mandek di meja legislatif.

BACA JUGA : Janji Tinggal Janji? KP4S Sentil Fahri Hamzah yang Kini Bungkam soal Pemekaran Pulau Sumbawa

Kini, dengan munculnya dukungan dari elemen pemuda seperti BARDAM NTB, gerakan pemekaran tampak kembali mendapatkan energi baru.

Beberapa analis menyebut, bila aksi ini terus konsisten dan mendapat dukungan lintas elemen masyarakat serta tokoh-tokoh politik lokal, bukan tidak mungkin Jakarta kembali melirik aspirasi lama yang sempat surut itu.

Pewarta : Edo | Redaktur : Feryal

Redaksi___

Exit mobile version