Mendagri Tito Karnavian (kiri) foto bersama Ketua MIO NTB Feryal Mukmin (kanan). Dok Istimewa
MATARAM, SIARPOST | Harapan besar masyarakat Pulau Sumbawa untuk mendengar langsung kejelasan dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian soal kelanjutan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) kembali kandas.
Dalam acara Musrenbang RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025-2029 yang digelar di Ballroom Hotel Lombok Raya, Rabu (4/6/2025), Mendagri Tito tak menyinggung sedikit pun tentang aspirasi pembentukan daerah otonom baru tersebut, meski kehadirannya telah lama dinanti oleh elemen masyarakat Sumbawa.
Bahkan, Ketua Media Independen Online (MIO) Indonesia Provinsi NTB, Feryal Mukmin, sampai harus menerobos barisan ajudan demi bisa menyampaikan langsung salam dan pertanyaan dari masyarakat Pulau Sumbawa kepada sang menteri.
Momen ini menjadi sorotan, terutama karena semangat Feryal mewakili keresahan kolektif warga yang merasa aspirasi mereka terus diabaikan pemerintah pusat.
“Kami Hanya Ingin Jawaban Jujur, Kenapa PPS Belum Juga Jadi?” Ujar Feryal.
Usai Tito menyampaikan sambutan penutup Musrenbang, Feryal bersama sejumlah wartawan mendekati Mendagri yang bersiap meninggalkan lokasi.
Namun, barikade ajudan dan pengamanan menteri langsung menghadang mereka dengan alasan “waktu terbatas dan takut tertinggal pesawat”.
Feryal yang juga dikenal sebagai jurnalis vokal dalam isu-isu pembangunan di NTB, menyayangkan tidak bisa mewawancarai langsung Mendagri karena dihalang para ajudan tersebut.
BACA JUGA : Ekonomi NTB Terpuruk, Aktivis KSB Dukung Relaksasi Ekspor PT AMNT: Jangan Abaikan Warga Lokal
“Saya ingin mewawancarai beliau, bukan untuk kepentingan pribadi, tapi menyampaikan kegelisahan masyarakat Pulau Sumbawa yang selama lebih dari 20 tahun menunggu kabar baik soal PPS, tapi hanya bisa berfoto dengan Pak Tito,” kata Feryal.
Dua Jam Pidato, Tito Tak Singgung PPS Sedikit Pun
Dalam pidato yang berlangsung hampir dua jam, Tito menyampaikan banyak hal terkait pembangunan dan arah kebijakan RPJMD NTB 2025–2029. Namun, yang paling dinanti masyarakat, yakni soal kelanjutan perjuangan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa, tak sekalipun disinggung.
Padahal, harapan terhadap Tito cukup besar. Ia pernah menyatakan bahwa pembentukan PPS akan dipertimbangkan dengan serius.
Bahkan dalam video yang sempat viral bersama anggota DPD RI Dapil NTB, Evie Apita Maya, Tito menegaskan komitmennya untuk mendalami aspirasi masyarakat Sumbawa.
Namun sayangnya, pertemuan kali ini kembali menghadirkan kekecewaan. “Aspirasi ini bukan baru kemarin dibahas. Ini sudah dua dekade, sudah begitu banyak janji politik tapi minim realisasi. Tito harusnya hadir untuk menjawab,” tegas Feryal.
Provinsi Pulau Sumbawa sejatinya telah lama digagas sebagai solusi untuk mengatasi ketimpangan pembangunan antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.
Dalam berbagai kesempatan kampanye, bahkan tokoh nasional seperti Fahri Hamzah sempat menjanjikan percepatan PPS saat berkampanye di Pulau Sumbawa.
Namun, fakta di lapangan menunjukkan kondisi sebaliknya. Infrastruktur dasar masih tertinggal, layanan publik belum merata, dan alokasi anggaran untuk pembangunan cenderung timpang.
Dana bagi hasil dari sektor pertambangan di Sumbawa, ironisnya, mungkin lebih banyak dinikmati untuk pembangunan di Lombok.
“Selama ini hasil bumi kami disedot, tapi manfaatnya tidak kembali ke kami. PPS adalah cara untuk memperjuangkan keadilan fiskal dan pembangunan. Bukan soal ego wilayah, ini soal hak hidup yang layak bagi masyarakat Sumbawa,” ujar seorang tokoh perempuan asal Pulau Sumbawa, Yuni Bourhany.
BACA JUGA : Ekonomi NTB Minus, Mendagri Tito Siap Bantu Relaksasi Ekspor PT AMNT: Akan Segera Temui Bahlil
Kegagalan mewawancarai Tito secara langsung tidak membuat Feryal menyerah. Ia memastikan akan mengawal terus aspirasi pembentukan PPS melalui jalur media dan jaringan nasional MIO Indonesia.
Ia juga berencana menyampaikan laporan langsung ke Komisi II DPR RI dan DPD RI.
“Kami akan bawa ini lebih jauh. Negara tidak boleh tuli terhadap suara daerah yang ingin maju. Jika pusat terus mengabaikan, maka jangan salahkan jika kepercayaan publik terhadap pemerintah ikut terkikis,” pungkasnya.
Catatan Redaksi:
Pulau Sumbawa terdiri dari lima kabupaten/kota, dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, namun ironisnya masih menghadapi banyak tantangan dalam pemerataan pembangunan dan pelayanan publik.
Aspirasi pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa sudah disuarakan sejak awal 2000-an, namun hingga kini belum juga menjadi kenyataan. Momentum seperti ini seharusnya menjadi ajang pemerintah pusat menunjukkan keberpihakan nyata terhadap daerah tertinggal, bukan justru membiarkan kekecewaan publik terus menumpuk.
Pewarta : Nissa | Redaktur : Febrian
