SUMBAWA, SIAR POST – Suasana acara Pasamada di Kabupaten Sumbawa, Jumat (20/6/2025), memanas ketika Presiden Presidium Aliansi Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS), Muhammad Sahril Amin Dea Naga, menyampaikan orasi berapi-api di hadapan ratusan masyarakat yang hadir. Ia menggugat keras sikap pemerintah pusat yang dinilai tidak berpihak pada aspirasi rakyat Pulau Sumbawa.
“Selama ini kita sudah berada di tahap perjuangan yang sifatnya final. Tapi pemerintah pusat justru memberi sinyal yang sangat mengecewakan. Seolah pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa hanyalah mimpi,” tegas Sahril.
BACA JUGA : Mantan Bupati Bakal Laporkan Polres Lombok Tengah ke Kapolri! Berbulan-bulan Tak Ada Tindakan
Menurutnya, rakyat sudah cukup bersabar. Namun pemerintah pusat terus berlindung di balik alasan klasik soal moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB) dan keterbatasan anggaran negara.
“Negara hari ini bicara efisiensi keuangan, tapi malah membuka prioritas untuk 30-an DOB lainnya. Lalu di mana letak keadilan bagi Pulau Sumbawa yang sejak lama menuntut pemekaran?” sorot Sahril lantang dari atas podium.
Dalam orasinya, Sahril juga menyinggung peran wakil rakyat asal Pulau Sumbawa, baik di DPRD Provinsi NTB maupun DPR RI. Ia menuntut agar 170 anggota DPRD provinsi dan 3 anggota DPR RI dari dapil Pulau Sumbawa memberikan kepastian dukungan terhadap pembentukan PPS pada tanggal krusial: 1 dan 4 Juli mendatang.
“Jangan anggap ini angin lalu. Ini soal harga diri dan masa depan rakyat Pulau Sumbawa. Kalau Soeharto bisa tumbang karena gerakan rakyat, apalagi hanya moratorium DOB. Rakyat bisa membuat sejarah!” serunya disambut riuh massa.
Sindiran untuk Fahri Hamzah
Sahril juga menanggapi pernyataan Wakil Menteri yang juga tokoh nasional asal Sumbawa, Fahri Hamzah, yang dinilai tidak memberi jawaban politis yang mendukung perjuangan PPS.
“Kalau ditanya soal PPS, jangan jawab sebagai wamen. Jawablah sebagai tokoh Sumbawa yang tahu betul gejolak dan aspirasi rakyatnya. Survei terakhir menunjukkan 78% masyarakat ingin PPS segera terbentuk. Jangan menghindar dengan jawaban birokratis,” kata Sahril.
Ia mengingatkan bahwa Fahri Hamzah lahir dari rahim perjuangan rakyat Pulau Sumbawa. Maka semestinya, lanjutnya, ia berbicara sebagai pejuang rakyat, bukan sebagai pejabat pusat yang terikat protokol.
PPS, Aspirasi yang Belum Mati
Dalam acara Pasamada yang digelar oleh Aliansi PPS Kabupaten Sumbawa, Sahril menegaskan bahwa gerakan perjuangan ini bukan sekadar simbolik. Ini adalah panggilan sejarah dan tanggung jawab moral bersama.
“Kami menyerukan kesadaran politik masyarakat dari ujung Bima hingga Taliwang, dari Dompu hingga Sumbawa Besar. Kita harus bersatu menuntut pemekaran ini, karena PPS bukan proyek elite, tapi kehendak rakyat.”
Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa sendiri telah diperjuangkan sejak lebih dari dua dekade lalu. Meski menghadapi moratorium DOB, para pegiat PPS tetap yakin bahwa tekanan publik bisa membuka kembali peluang pemekaran, terutama jika didorong dengan konsolidasi politik lintas kabupaten.
Redaksi___
