Mataram, SIARPOST — Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, akhirnya angkat bicara merespons polemik pemberitaan terkait kawasan wisata Teluk Ekas di Lombok Timur yang sempat menuai kontroversi di publik.
Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi NTB tetap berkomitmen kuat dalam mendorong pengembangan pariwisata di kawasan tersebut, sembari mengajak semua pihak untuk tidak menambah polemik yang berpotensi memecah fokus pembangunan.
Kontroversi bermula dari potongan video pernyataan Bupati Lombok Timur yang beredar luas dan menimbulkan ragam tafsir negatif terhadap dukungan pembangunan wisata di Teluk Ekas.
Gubernur Miq Iqbal menilai pernyataan tersebut tidak dapat disimpulkan secara utuh hanya dari potongan video semata.
“Karena videonya sepotong, mungkin maksud Pak Bupati bukan seperti yang diinterpretasikan selama ini,” ujar Miq Iqbal dalam keterangannya di Mataram.
BACA JUGA : Mori Hanafi Desak Kasus Kematian Anggota TNI AU Medan Asal NTB Diusut Terbuka: Keluarga Butuh Keadilan
Menurutnya, Bupati Lombok Timur justru menunjukkan perhatian serius terhadap pengembangan sektor pariwisata di wilayahnya.
“Intinya beliau memberikan perhatian. Ada keinginan kuat dari beliau untuk membangun pariwisata di Lombok Timur,” tambahnya.
Sebagai bentuk tanggung jawab dan upaya menjembatani komunikasi antara pemangku kepentingan, Gubernur NTB telah mengutus Asisten II Setda Provinsi NTB, H. Faozal, untuk turun langsung ke Teluk Ekas.
“Pak Asisten II, Pak Faozal, sudah kita minta ke sana untuk bertemu para pelaku wisata, berkomunikasi dengan Dinas Pariwisata Lombok Timur, Bupati, dan Wakil Bupati,” jelasnya.
BACA JUGA : Mantan Bupati Bakal Laporkan Polres Lombok Tengah ke Kapolri! Berbulan-bulan Tak Ada Tindakan
Hasil kunjungan tersebut membawa angin segar. Gubernur menyebut sudah mulai terbangun kesepahaman antar pihak yang sebelumnya dianggap berbeda pandangan.
“Alhamdulillah, tampaknya sudah ada kesepahaman dan akan ditemukan jalan keluar terbaik,” ujarnya optimis.
Terkait persoalan surfing atau aktivitas selancar yang menjadi bagian dari atraksi wisata Teluk Ekas, Gubernur mengingatkan bahwa wilayah laut hingga 12 mil adalah kewenangan provinsi, sehingga menjadi tanggung jawab Pemprov NTB untuk memfasilitasi penyelesaian masalah tersebut.
“Atas dasar kewenangan itu, kita fasilitasi. Dan alhamdulillah, sudah ada titik terang,” katanya.
Guna mengakhiri polemik dan memperkuat kerja sama lintas sektor, Gubernur merencanakan pertemuan resmi seluruh stakeholder pada pekan depan untuk menyepakati solusi secara tertulis.
“Direncanakan minggu depan akan ada pertemuan para pihak untuk membuat kesepakatan tertulis. Saya mohon bantuan teman-teman media agar tidak menambah narasi negatif atau berprasangka buruk,” imbau Gubernur.
Miq Iqbal menekankan bahwa seluruh pihak — baik pemerintah provinsi, kabupaten, hingga pelaku usaha wisata — memiliki tujuan yang sama untuk memajukan pariwisata NTB secara adil dan berkelanjutan.
“Kita semua punya kepentingan yang sama terhadap kemajuan pariwisata, termasuk Teluk Ekas,” tegasnya.
Tak hanya itu, Gubernur juga menyinggung pentingnya pemerataan pembangunan wisata di selatan Pulau Lombok. Pemerintah provinsi siap hadir untuk memastikan tidak ada ketimpangan antara kawasan selatan Lombok Tengah dan selatan Lombok Timur.
“Kalau memang dibutuhkan intervensi provinsi untuk menciptakan keseimbangan pembangunan pariwisata di dua wilayah ini, pasti akan kita lakukan,” pungkas Miq Iqbal.
(Diskominfotik NTB)
