Mataram, SIARPOST — Penjabat Sekda NTB, Lalu Moh Faozal, memastikan pemerintah provinsi tidak tinggal diam atas keluhan warga terkait akses jalan yang amblas di kawasan anak Sungai Ancar, Sandubaya, Kota Mataram.
Dalam pertemuan bersama jajaran pengurus NTB Transparansi & Policy Watch (NTPW), Faozal menyatakan telah mengkomunikasikan hal tersebut ke Balai Wilayah Sungai (BWS) dan Dinas PUPR NTB untuk segera ditindaklanjuti.
Pertemuan itu berlangsung pada Jumat, (11/7/2025), di Posko Tanggap Darurat Bencana di depan Kantor Gubernur NTB, di tengah upaya intens pemerintah menangani dampak banjir besar yang menerjang hampir seluruh wilayah Kota Mataram pada awal Juli lalu.
BACA JUGA : NTPW Bongkar Dugaan Permainan Kursi Plt BPBJ NTB: Surat Mundur Gak Sampai ke BKD!
“Kita sudah minta BWS untuk segera bergerak, dan PUPR juga sudah kita dorong untuk mempercepat perbaikan akses jalan yang amblas di anak Sungai Ancar. Kami sangat memahami bahwa warga saat ini sangat terdampak, dan kami tidak ingin situasi ini dibiarkan terlalu lama,” tegas Faozal di hadapan Ketua Umum NTPW Abdul Hakim, Sekjen Imam, dan jajaran pengurus lainnya.
Ratusan Warga Terisolir, Jalan Amblas Lumpuhkan Akses Vital
Jalan yang menghubungkan Perumahan Mahkota Bertais dengan jalan utama Sandubaya amblas akibat hantaman deras air anak Sungai Ancar saat banjir besar melanda Kota Mataram pada 6 Juli 2025.
Akibatnya, ratusan warga di perumahan tersebut terisolir dan akses ke ratusan hektar lahan pertanian pun lumpuh total.
“Sudah dua hari warga tidak bisa lewat. Ini jalan utama bagi kami dan juga alat berat pertanian. Pemerintah harus turun tangan cepat,” ujar Ketua RT Mahkota Bertais, Mazwar Hamdy.
Hal senada disampaikan Bayu Septiana, bendahara lingkungan setempat. Menurutnya, longsoran terus meluas karena struktur tanah yang rapuh dan aliran sungai yang tak tertahan akibat dangkal dan menyempit.
“Kalau tidak segera ditangani, gerusan makin parah. Kami juga minta anak Sungai Ancar ini segera dinormalisasi,” ujarnya.
BACA JUGA : NTPW Apresiasi Aksi Cepat Pemprov NTB di Tengah Banjir Melumpuhkan Kota, Ini Data Update Terdampak
Menanggapi masukan tersebut, Sekda NTB menegaskan bahwa normalisasi sungai dan perbaikan akses jalan kini masuk dalam agenda prioritas pascabencana.
Ia menyebut Kali Unus dan anak Sungai Ancar sebagai dua titik kritis yang sedang ditangani.
Normalisasi di Kali Unus juga sedang kita lakukan karena sudah sangat menyempit, dan ini pola yang sama terjadi di Ancar.
“Kita juga sudah siapkan tim teknis dan sedang dorong anggaran dari pusat. Gubernur sudah tandatangani surat ke BNPB untuk dukungan percepatan,” jelas Faozal.
NTPW Apresiasi, Tapi Siap Kawal Pemulihan
Ketua Umum NTPW, Abdul Hakim, menyampaikan apresiasi atas respon cepat pemerintah, namun mengingatkan agar pemulihan pascabencana tidak berhenti di awal.
“Warga jangan dibiarkan sendiri. Kami hadir untuk mengawal ini sampai tuntas, termasuk perbaikan jalan dan normalisasi sungai. Kita ingin ini jadi momentum pembenahan sistem mitigasi bencana kita,” tegas Abdul Hakim.
BACA JUGA : KUAT NTB Resmi Laporkan Dugaan Permainan Tender SPAM Lombok Barat ke Polda
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD NTB, Hamdan Kasim, menyatakan dukungannya terhadap aspirasi warga dan siap mendorong penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mempercepat perbaikan infrastruktur.
“Ini kondisi darurat. Kami akan kawal agar penanganannya tidak bertele-tele. Pemerintah harus cepat dan hadir sepenuhnya,” ujarnya.
Dengan kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan pengawasan dari lembaga seperti NTPW, diharapkan perbaikan jalan serta normalisasi anak Sungai Ancar bisa segera direalisasikan demi keselamatan dan kenyamanan warga yang terdampak.
Redaksi____
