Mataram, SIAR POST — Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat Nasional (FORNAS) VIII yang digelar di Nusa Tenggara Barat (NTB) malah menyisakan polemik.
Alih-alih menjadi pesta olahraga rakyat yang terbuka dan transparan, pembukaan FORNAS justru menutup akses wartawan untuk meliput kegiatan open ceremony yang akan digelar fi Kantor Gubernur NTB pada Sabtu 26 Juli 2025.
Larangan ini diumumkan langsung oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) NTB tanpa penjelasan yang memadai. Tidak ada alasan resmi yang disampaikan kepada publik maupun kepada para jurnalis.
Sementara sejumlah media yang telah menerima IDCard dari panitia juga tidak bisa meliput kegiatan open ceremony, dengan alasan hanya media partner saja yang bisa leluasa mendapat akses.
Ketua Forum Rakyat NTB, Hendrawan Saputra, dengan tegas mengecam larangan tersebut.
BACA JUGA : Hibah Fornas Disunat, Pokir Dihapus Diam-Diam, Behor : Ini Melanggar Hukum dan Konstitusi!
“Ada apa dengan FORNAS VIII di NTB ini? Kenapa wartawan dilarang meliput? Ini justru mencederai semangat keterbukaan informasi publik,” ujarnya, Sabtu (26/7/2025).
Tak hanya itu, Hendrawan juga menyoroti transparansi anggaran. Ia menyebutkan bahwa anggaran sebenarnya mencapai Rp28 miliar, namun yang disampaikan ke publik hanya Rp25 miliar.
“Yang di-framing hanya Rp25 miliar. Lalu, ke mana sisa Rp3 miliar? Ini harus dijelaskan secara terbuka,” tegasnya.
Kritik serupa juga datang dari Ketua DPW Media Independen Online (MOI) NTB, Feryal MP, yang menilai Diskominfotik dan panitia FORNAS VIII gagal mengelola media secara adil dan profesional.
“Ini bentuk diskriminasi informasi publik, khususnya terhadap media lokal. Bagaimana mungkin acara nasional seperti ini malah melarang peliputan?” katanya.
BACA JUGA : PLN Siaga Penuh Amankan Pasokan Listrik Untuk FORNAS VIII di NTB
Feryal bahkan menyebut sikap panitia dan Diskominfotik NTB mempermalukan NTB di mata nasional.
Ia menilai ini mencerminkan ketidakmampuan dalam mengelola komunikasi publik.
“Memilih hanya media tertentu untuk dilibatkan dalam peliputan adalah bentuk pembatasan partisipasi publik dan tebang pilih informasi,” tambahnya.
Sementara itu, saat dikonfirmasi, pihak panitia saling lempar tanggung jawab. Salah satu pihak menyarankan agar pertanyaan ditujukan kepada Ketua Panitia, Nauvar Furqoni Farinduan, namun hingga berita ini diterbitkan belum ada klarifikasi resmi.
BACA JUGA : POBSI Kota Mataram Klarifikasi Isu Pungli: Turnamen Biliar Tetap Gratis, Tak Ada Paksaan 5 Persen
Ketua MIO NTB bahkan menyebut Nauvar secara langsung mendiskriminasi akses informasi publik.
FORNAS seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat semangat sportivitas dan transparansi. Namun jika justru dibungkus dengan pembatasan informasi dan ketertutupan, publik berhak mempertanyakan: apa yang sedang ditutupi?
Feryal juga menjelaskan bahwa telah mencoba menghubungi beberapa pihak panitia termasuk Ketua KORMI NTB, Nauvar Farinduan untuk meminta informasi terkait larangan peliputan media dalam kegiatan open ceremony tersebut. Namun hingga beberapa kali dihubungi belum merespon.
Pewarta : Ridho | Editor : Nissa
