Ketua BP3MI NTB, Noerman Adhiguna, SE, MBA, menegaskan pihaknya akan segera menindaklanjuti kasus ini bersama Dinas Nakertrans.
“Kami akan pastikan korban mendapat perlindungan dan haknya dipenuhi. Dugaan pelanggaran ini akan kami laporkan dan proses sesuai hukum,” ujarnya.
Aktivis menegaskan, semua pihak yang terlibat dalam dugaan TPPO ini — mulai dari perekrut hingga jaringan yang memfasilitasi — harus diusut tuntas.
“Kalau dibiarkan, ini akan jadi preseden buruk dan membuka pintu bagi pelaku lain. Pemerintah daerah jangan hanya reaktif ketika viral, tapi proaktif membangun sistem perlindungan,” tutup Yuni.
Editor: SIARPOST Newsroom
Kontak Redaksi: redaksi : siarpost@gmail.
Instagram: @siarpost | FB: SiarPost
