MATARAM, SIARPOST | Pulau Sumbawa kembali bergejolak. Pernyataan kontroversial Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan NTB yang dimuat di salah satu media online pada 11 Agustus 2025 lalu, menyulut kemarahan masyarakat.
Bagaimana tidak, dalam pemberitaannya Kepala BI NTB menyebut Pulau Sumbawa akan miskin bila dimekarkan menjadi Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) dan hanya bergantung pada sektor tambang.
Bagi masyarakat Sumbawa, pernyataan itu dianggap sebuah penghinaan. Di tengah perjuangan panjang memperjuangkan pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa, justru muncul statement yang dinilai melemahkan semangat perjuangan rakyat.
BACA JUGA : Minim Biaya, Perssoci Lampung Tetap Optimis Ukir Prestasi di FORNAS VIII NTB
Abbas Kurniawan, Koordinator Lapangan (Korlab) aksi besar-besaran di Pelabuhan Poto Tano beberapa waktu lalu, menyatakan sikap tegas.
“Kami mendesak Gubernur BI Pusat dan Dewan Pengawas BI segera memecat Kepala BI NTB dari jabatannya. Statement itu melukai hati masyarakat Sumbawa dan memicu kegaduhan yang tidak semestinya,” tegas Abbas.
Menurut Abbas, pernyataan tersebut jelas keluar dari ranah BI sebagai lembaga independen di bidang moneter dan perbankan. Ia menilai Kepala BI NTB justru masuk ke ranah politik dengan komentar yang tidak pantas.
Bukti Ketergantungan NTB pada Tambang
Aliansi PPS juga menyinggung fakta bahwa NTB sendiri sangat bergantung pada sektor tambang. Ketika pengiriman konsentrat PT Amman Mineral mengalami keterlambatan, keuangan NTB langsung goyah dan terjadi defisit hingga 1,4%.
“Kalau bicara tentang ketergantungan tambang, justru NTB sangat terlihat rapuh tanpa sektor itu. Jadi tidak tepat jika mengatakan PPS akan miskin hanya karena tambang. Justru dengan pemekaran, pengelolaan bisa lebih fokus dan transparan untuk kesejahteraan rakyat Sumbawa,” tambah Abbas.
Aliansi PPS menegaskan perjuangan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa bukanlah perjuangan instan. Aksi demi aksi sudah dilakukan, termasuk demonstrasi besar di Pelabuhan Poto Tano.
Mereka menilai pemekaran bukan sekadar keinginan politik, tetapi tuntutan rakyat agar pemerataan pembangunan benar-benar dirasakan hingga pelosok.
BACA JUGA : Toko Sukses Crown Toys Lombok Utara Terbakar, Kerugian Mencapai Puluhan Juta
Kini, pasca-statement Kepala BI NTB, gelombang perlawanan masyarakat dipastikan semakin besar. Abbas menegaskan dalam waktu dekat Aliansi PPS akan mengirimkan surat resmi ke Dewan Pengawas BI di Jakarta dan Gubernur BI Pusat untuk mendesak pemecatan Kepala BI NTB.
Pernyataan Kepala BI NTB soal PPS dianggap bukan sekadar komentar, tetapi cermin dari sikap merendahkan perjuangan rakyat Pulau Sumbawa.
Aliansi PPS berkomitmen akan terus memperjuangkan pemekaran hingga terwujud, sekaligus meminta pertanggungjawaban atas ucapan yang dianggap melukai harga diri masyarakat Sumbawa.
Hingga berita ini naik, Kepala BI perwakilan NTB belum berhasil dimintai keterangan.
Editor: SIARPOST Newsroom
siarpost@gmail.
Instagram: @siarpost | FB: SiarPost
