BIMA, SIAR POST – Harapan besar tengah menyelimuti 14.077 pegawai non ASN di Kabupaten Bima yang kini menanti kepastian untuk bisa lolos menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima di bawah kepemimpinan Bupati Ady Mahyudi bersama Wakil Bupati H. Irfan memastikan perjuangan serius tengah dilakukan agar ribuan tenaga honorer tersebut bisa diakomodir dalam formasi tahun 2025.
BACA JUGA : PDIP Lombok Utara Dukung Rachmat Hidayat Pimpin Kembali DPD NTB
Penegasan itu disampaikan Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kabupaten Bima, Rafidin S.Sos. Menurutnya, perjuangan Bupati dan Wabup dalam memperjuangkan nasib 14.077 honorer bukan untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok tertentu, melainkan murni demi kesejahteraan rakyat.
“Ini murni perjuangan ikhlas Bupati dan Wabup. Tidak ada kepentingan apalagi mahar. Jadi kalau ada oknum yang memanfaatkan momen ini untuk meminta uang 10 sampai 30 juta, jangan percaya. Itu murni penipuan,” tegas Rafidin saat ditemui di kantor DPRD Kabupaten Bima.
Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bima ini juga menegaskan, pengangkatan PPPK paruh waktu tidak membutuhkan uang sepeser pun. Karena itu, ia menghimbau masyarakat melaporkan ke aparat penegak hukum (APH) jika ada pihak yang mencoba melakukan pungutan liar.
Rafidin yang juga Sekretaris DPD PAN Kabupaten Bima menambahkan, perjuangan Bupati Ady Mahyudi – Wabup H. Irfan dalam hal ini mendapat dukungan penuh dari DPRD Kabupaten Bima.
BACA JUGA : Semangat Kemerdekaan, PLN Ajak Warga Rayakan Agustusan Secara Aman
“Kami sebagai wakil rakyat mendukung penuh. Mari kita bersama-sama mendoakan perjuangan Bupati dan Wabup agar 14.077 honorer bisa lolos menjadi PPPK paruh waktu tahun ini,” ajaknya.
Lebih jauh ia optimis, dengan keseriusan Pemda Bima dan koordinasi yang baik dengan pemerintah pusat melalui BKN serta Kemenpan-RB, peluang 14.077 honorer untuk lolos menjadi PPPK paruh waktu sangat terbuka lebar.
“Yang terpenting, perjuangan ini harus dikawal bersama. Kita ingin semua tenaga honorer non ASN yang selama ini mengabdi mendapat kepastian dan penghargaan yang layak melalui skema PPPK paruh waktu,” pungkas Rafidin.
Redaksi | SIAR POST
