Lombok Utara, SIARPOST – Pertamina Patra Niaga memastikan pasokan LPG subsidi 3 kilogram di wilayah Lombok Utara dan sekitarnya dalam kondisi aman. Meski sempat beredar keluhan masyarakat sulit mendapatkan LPG di tingkat pengecer, Pertamina menegaskan distribusi tetap berjalan normal sesuai alokasi.
Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, Ahad Rahedi, mengatakan bahwa hingga September ini realisasi penyaluran LPG subsidi untuk Lombok Utara sudah mencapai lebih dari 4.700 metrik ton, atau 75 persen dari kuota tahun 2025. Rata-rata konsumsi harian tercatat sekitar 21 metrik ton.
BACA JUGA : Misteri Kematian Mahasiswi Unram di Pantai Nipah, Kuasa Hukum Yakin Radit Bukan Pelaku Utama
“Stok untuk Lombok Utara dipastikan cukup. Pertamina terus melakukan pemantauan di lapangan untuk memastikan LPG tersedia dan digunakan sesuai peruntukannya,” kata Ahad, Rabu (24/9).
Sebagai langkah mitigasi agar distribusi LPG subsidi tepat sasaran, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berencana menerapkan aturan larangan penggunaan LPG 3 kg bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), pelaku usaha hotel, restoran, dan kafe (Horeka), serta segmen lain yang tidak berhak.
Sebagai gantinya, kelompok tersebut akan diarahkan menggunakan LPG non-subsidi, misalnya Bright Gas, melalui program ASN Trade In.
Ahad menambahkan, kebijakan serupa sudah lebih dulu diterapkan di Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Di sana, pemerintah daerah bersama Pertamina Patra Niaga menjalankan program Trade In untuk menukar LPG 3 kg dengan LPG non-subsidi.
BACA JUGA : Ketahuan Jual LPG 3 Kg di Atas HET, Izin Pangkalan UD Yasmin di Sumbawa Dicabut
Program itu dinilai berhasil memperketat penggunaan LPG subsidi agar benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak.
“Harapan kami, dengan adanya rencana penerapan kebijakan ini di NTB, penyaluran LPG subsidi 3 kg bisa semakin tepat sasaran. Kami juga mengimbau masyarakat agar membeli LPG di pangkalan resmi, sehingga memperoleh harga sesuai HET dengan kualitas dan kuantitas yang terjamin,” tegasnya.
Pertamina juga menekankan bahwa distribusi ke pengecer hanya dialokasikan maksimal 10 persen dari total pangkalan. Prioritas utama tetap diberikan kepada konsumen langsung di pangkalan resmi.( Niss)
