“Kami berharap pemerintah daerah bisa ikut ambil peran agar masyarakat tidak lagi tertipu sponsor,” kata Eka.
Sementara itu, aktivis perempuan NTB, Yuni Bourhany, menegaskan pentingnya perhatian serius dari pemerintah. “Perempuan paling sering jadi korban, tapi suara mereka sering tidak terdengar. Sudah saatnya ada direktorat khusus di Polda NTB agar kasus TPPO ini ditangani lebih serius,” ujarnya.
Redaksi | SIAR POST