Bagi Koalisi, perlawanan ini bukan semata soal NTB, melainkan upaya memulihkan kehormatan lembaga negara. “DPD seharusnya menjadi representasi daerah, bukan representasi kepentingan transaksional,” tambahnya.
KPK sejauh ini belum memberi keterangan resmi atas laporan Irfan maupun tuntutan yang terus mengemuka dari NTB. Namun publik menunggu, apakah lembaga antirasuah berani menelisik lebih dalam hingga menyentuh ruang kerja para senator di Senayan.
“Jika KPK tidak bergerak cepat, publik akan menganggap DPD RI sebagai lembaga yang rusak dari dalam. Dan NTB tidak rela ikut dicatat dalam sejarah kotor itu,” tegas Lukman.
Pihaknya akan melakukan aksi yang sama pada pekan depan. Aksi tersebut akan terus dilakukan sampai ada jawaban resmi dari KPK soal penanganan kasus.
“Minggu depan kami akan aksi lagi. Rencananya hari Selasa dan Jumat,” jelasnya.
REDAKSI | SIARPOST
