Lombok Utara, SIARPOST— Komisi II DPRD Kabupaten Lombok Utara menyoroti rencana pembangunan tambak udang di wilayah pesisir. Dalam rapat yang digelar pada Selasa (7/10), Ketua Komisi II DPRD KLU, Artadi, meminta pemerintah daerah berhati-hati dan tidak terburu-buru memberikan izin sebelum ada kajian menyeluruh terkait dampak sosial dan lingkungan.
“Kita lihat dulu perkembangannya. Jangan sampai menjadi pengalaman buruk seperti yang pernah terjadi sebelumnya,” ujar Artadi di ruang rapat Komisi II. Ia menegaskan, pihaknya khawatir jika pembangunan tambak dilakukan tanpa pertimbangan matang, terutama terkait dampak terhadap ekosistem dan masyarakat nelayan sekitar.
Menurutnya, muncul dua pandangan di masyarakat. Sebagian mendukung karena melihat peluang kerja bagi warga lokal, sementara sebagian lain, khususnya kalangan nelayan—menolak karena khawatir kehilangan ruang tangkap dan rusaknya lingkungan pesisir.
“Kalau penyerapan tenaga kerja itu bagus, kami tentu setuju. Tapi harus dilihat dulu manfaat dan mudharatnya,” kata Artadi.
Ia juga menyinggung lemahnya sikap eksekutif dalam mengambil keputusan terkait proyek-proyek besar di daerah. “Kami melihat pemerintah daerah kadang tidak berani bersikap karena ada tekanan dari pihak tertentu. Jangan sampai bos-bos kontraktor justru yang menentukan arah pembangunan,” tegasnya.
Artadi menambahkan, pihaknya menunggu laporan terbaru dari OPD terkait perizinan dan progres tambak udang tersebut. “Kalaupun izin sudah dikeluarkan oleh provinsi, tapi kalau dampaknya merusak daerah kita, kami tidak akan setuju,” ujarnya.
Rencana pembangunan tambak udang ini sempat menjadi perhatian publik setelah viral di media sosial, terutama karena lokasi sekitar proyek disebut berdekatan dengan fasilitas umum seperti jembatan yang kini kondisinya rusak. DPRD berharap aspirasi masyarakat dijadikan bahan pertimbangan utama sebelum proyek tersebut dilanjutkan.( Niss)
