Lombok Utara, SIARPOST– Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Lombok Utara memastikan situasi kondusif dalam agenda hearing yang digelar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Lombok Utara, Jumat (31/10/2025).
Pengamanan sekaligus monitoring tersebut dilakukan guna mendukung kelancaran jalannya dialog antara Dinas Dukcapil dan Forum Komunikasi Kepala Dusun Lombok Utara (FKADUSLU) terkait pelayanan administrasi kependudukan.
Kepala Satpol PP Lombok Utara, Totok Surya Saputra, SH., MH., bersama jajaran turut hadir mendampingi jalannya kegiatan hingga selesai.
“Kami memastikan hearing berjalan aman, tertib dan produktif. Dukungan keamanan adalah bagian dari pelayanan publik,” ujar Totok.
Turut hadir dalam kegiatan ini sejumlah unsur, termasuk Kadis Dukcapil Rubain, S.Sos, Ketua FKADUSLU Hairul Anam, dan perwakilan Polres serta Polsek.
Soroti Aturan Kuasa Bermeterai, FKADUSLU Sampaikan Aspirasi Warga
Dalam hearing, FKADUSLU menyampaikan aspirasi masyarakat terkait kewajiban penggunaan surat kuasa bermeterai untuk pengurusan administrasi kependudukan.
Ketua FKADUSLU, Hairul Anam, menilai ketentuan tersebut dapat membebani warga, khususnya yang kurang mampu.
“Kami mengusulkan agar syarat materai dipertimbangkan kembali agar lebih meringankan masyarakat,” ujarnya.
FKADUSLU juga mengusulkan adanya ruang konsultasi khusus bagi warga yang mengalami kendala pengurusan dokumen kependudukan.
Dukcapil Tegaskan Aturan Nasional dan Perlindungan Data Warga
Kadis Dukcapil, Rubain, menegaskan bahwa aturan surat kuasa bermeterai merupakan regulasi nasional, sehingga harus dijalankan oleh pemerintah daerah.
“Ketentuan ini demi melindungi masyarakat dan memastikan akurasi data. Kami hanya mengikuti kebijakan pusat,” jelasnya.
Dukcapil juga menyampaikan komitmen mempercepat layanan terutama bagi warga yang membutuhkan penanganan mendesak, termasuk pelayanan berbasis kesehatan darurat.
Hearing Kondusif, Tugas Satpol PP Berjalan Optimal
Kegiatan berakhir pukul 11.30 WITA dalam keadaan aman, tertib, dan lancar. Pengamanan melibatkan Satpol PP, unsur kepolisian, dan instansi terkait.
Hadirnya Satpol PP dalam kegiatan ini menjadi wujud komitmen memastikan proses aspirasi publik berlangsung sehat, tanpa mengganggu dinamika pelayanan pemerintahan.
“Tugas kami bukan hanya penegakan perda, tetapi juga mengamankan proses pelayanan publik agar berjalan baik,” tegas Totok.(Niss)
