Lombok Utara, SIARPOST– Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) tengah menyiapkan langkah strategis dalam peningkatan pelayanan Penerangan Jalan Umum (PJU) melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Kebijakan ini ditargetkan mulai berjalan pada tahun 2026 mendatang.
Bupati Lombok Utara, H. Najmul Akhyar, menyampaikan bahwa konsep KPBU dipilih sebagai solusi efektif untuk mempercepat pembangunan PJU sekaligus menekan beban APBD.
“Konsep yang kita terapkan pada PJU adalah pola KPBU. Pemerintah tidak perlu menyiapkan anggaran dari APBD karena kita bekerja sama dengan pihak ketiga,” ujar Bupati Najmul Akhyar.
Menurutnya, pola KPBU memberi keuntungan besar bagi daerah, salah satunya sistem pembayaran berbasis lampu yang benar-benar menyala. Selama ini, sistem pembayaran PJU bekerja berdasarkan jumlah titik lampu terpasang, meskipun sebagian tidak berfungsi. Dengan KPBU, pembayaran dilakukan sesuai jumlah lampu yang menyala.
“Kalau seribu titik lampu dipasang dan hanya lima ratus yang menyala, kita tetap bayar seribu. Tapi dengan KPBU, kalau yang menyala lima ratus, ya lima ratus itu yang kita bayar. Jadi lebih efektif dari sisi anggaran,” tegasnya.
Selain efisiensi biaya, skema ini juga diyakini mampu meningkatkan respons pelayanan. Bila terjadi kerusakan lampu, pihak ketiga akan turut bertanggung jawab memperbaikinya dengan cepat.
“Pelayanan akan lebih cepat. Jika lampu macet, bukan hanya pemerintah, pihak ketiga pun akan langsung bergerak memperbaiki,” tambah Bupati.
Saat ini, Pemkab melalui Dinas Perhubungan sedang melakukan tahap awal perencanaan berupa feasibility study, termasuk menghitung total kebutuhan unit PJU di Lombok Utara.
“Kita sudah mulai proses awal, termasuk studi kelayakan untuk mengetahui berapa ribu titik lampu yang diperlukan. Mudah-mudahan tahun 2026 bisa kita realisasikan,” tutupnya.
Program ini diharapkan menjadi langkah maju Lombok Utara dalam penyediaan fasilitas publik yang efisien, modern, dan tepat sasaran melalui kolaborasi pemerintah dan sektor swasta.( Niss)
