‎FKDUSLU Desak Dinsos KLU Benahi Data Bansos: Kepala Dusun Tegaskan Banyak Ketidaktepatan Sasaran‎

‎
‎Lombok Utara, SIARPOST – Polemik ketidaktepatan sasaran bantuan sosial di Kabupaten Lombok Utara kembali mencuat. Forum Komunikasi Kepala Dusun Lombok Utara (FKDUSLU) mendatangi Dinas Sosial setempat, kamis,(27/11/2025), untuk meminta kejelasan terkait proses pendataan penerima bantuan yang dinilai masih simpang siur dan jauh dari kata valid.
‎
‎Ketua FKDUSLU, Haerul Anam, menegaskan kedatangan mereka merupakan bentuk kegelisahan para kepala dusun atas banyaknya keluhan masyarakat yang merasa tidak mendapatkan haknya, sementara yang dianggap mampu justru masuk daftar penerima.
‎
‎“Kami datang hari ini meminta penjelasan. Data penerima bantuan ini masih banyak yang tidak tepat sasaran. Yang kami minta sederhana: siapa sebenarnya yang bertanggung jawab melakukan pendataan?” tegas Haerul.
‎
‎Ia menyoroti tumpang tindih peran antara kepala dusun, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), dan Badan Pusat Statistik (BPS). Menurutnya, ketidakjelasan kewenangan ini membuat data yang dihasilkan tidak sinkron dan menimbulkan kecurigaan publik.
‎
‎“Kalau wewenang pendataan diberikan ke kami, para kepala dusun, kami siap jalankan tanpa intervensi dari PSM maupun BPS. Tapi kalau memang pendataan sepenuhnya di tangan PSM atau BPS, maka kepala dusun tidak perlu dilibatkan. Ini harus jelas, supaya tidak ada kesalahpahaman,” tegasnya lagi.
‎
‎Haerul menambahkan, selama ini kepala dusun kerap disalahkan masyarakat ketika data bantuan dianggap tidak adil, padahal kewenangan menentukan penerima bukan berada di tangan mereka.
‎
‎“Kapasitas kepala dusun hanya mengusulkan. Kami tidak punya kewenangan menentukan siapa yang dapat atau tidak. Itu ada di tingkat PSM dan Dinas Sosial. Masyarakat harus tahu realita ini,” ujarnya.
‎
‎FKDUSLU juga menyatakan kesiapannya bekerja sama dengan PSM dalam melakukan verifikasi lapangan secara objektif, terutama bila ditemukan warga yang kondisi ekonominya memang tidak layak menerima bantuan.
‎
‎Menanggapi tuntutan tersebut, Kepala Dinas Sosial KLU, Fathurrahman, menyampaikan apresiasi atas kedatangan FKDUSLU. Menurutnya, dialog terbuka seperti ini penting untuk mengurai miskomunikasi yang selama ini terjadi.
‎
‎“Alhamdulillah, kami sangat berterima kasih dengan kedatangan forum kepala dusun. Ini kesempatan bagi kami menjelaskan prosesnya secara utuh,” kata Fathurrahman.
‎
‎Pihak Dinsos bahkan menghadirkan perwakilan BPS serta Pekerja Sosial Ahli Muda, Toni, untuk memberikan pemahaman langsung terkait mekanisme Basis Data Terpadu (BDT) atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi rujukan nasional.
‎
‎Menurut Fathurrahman, perbaikan data dilakukan secara berkala setiap tiga bulan melalui mekanisme verifikasi dan validasi, termasuk penggunaan aplikasi search engine yang memantau perkembangan kondisi sosial masyarakat.
‎
‎
‎Meski pertemuan berlangsung kondusif, FKDUSLU menegaskan perlunya alur pendataan yang lebih jelas dan transparan agar tidak ada lagi pihak yang saling menyalahkan ketika terjadi ketidaktepatan sasaran.
‎
‎Mereka berharap Dinsos segera membangun sistem koordinasi yang lebih kuat agar data penerima bantuan benar-benar menyentuh masyarakat yang paling membutuhkan.