KLU Bidik Jalan Keluar dari Tekanan Fiskal: KPDBU APJ Resmi Digenjot Lewat Capacity Building di Mataram

Lombok Utara, SIARPOST – Di tengah tekanan fiskal akibat pemotongan dana transfer pusat, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) mulai membuka babak baru dalam strategi pembiayaan infrastruktur. Melalui kegiatan Capacity Building Kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (KPDBU) untuk proyek Alat Penerangan Jalan (APJ), Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, SH., MH., secara resmi meresmikan penguatan kapasitas tersebut di Same Hotel, Kamis (27/11).

Kegiatan ini dihadiri Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Keuangan Madiun Kurnia Aminullah; Deputy Senior Manager Guidance and Consultation PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) Deri Firmansyah; Kepala Bappeda KLU Ir. Hermanto; para kepala perangkat daerah; serta undangan lainnya.

Strategi Baru di Tengah Pemotongan Dana Pusat

Dalam arahannya, Bupati Najmul menegaskan bahwa KPDBU menjadi jalan alternatif yang realistis bagi KLU untuk tetap membangun, meski ruang fiskal semakin sempit.

“Ini sebagai ikhtiar Pemda KLU atas pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Menurut Bupati, infrastruktur penerangan jalan bukan hanya sekadar layanan publik, tetapi juga instrumen yang mampu mendorong aktivitas ekonomi, terutama di daerah yang aksesibilitas malam harinya masih terbatas.

Belajar dari Keberhasilan Kabupaten Madiun

Najmul menyebut Kabupaten Madiun sebagai rujukan utama karena keberhasilannya mengimplementasikan KPBU APJ. Transfer pengetahuan dan pengalaman dari Madiun menjadi modal penting bagi KLU agar tidak salah langkah.

“Semoga persyaratan KPBU APJ baik secara administratif maupun aturan undang-undang tidak menyalahi aturan sehingga Lombok Utara dapat segera mengimplementasikannya seperti Kabupaten Madiun,” harapnya.

Bappeda: Ini Investasi Kapasitas, Bukan Sekadar Pelatihan

Kepala Bappeda KLU Ir. Hermanto menegaskan bahwa Capacity Building ini bukan acara seremonial, melainkan tahap awal memperkuat kesiapan teknis dan administratif pemerintah daerah untuk masuk ke skema KPDBU.

“Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan kapasitas dan kesiapan pemerintah daerah dalam implementasi KPBU untuk proyek APJ, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah,” jelasnya.

Kegiatan juga dirangkaikan dengan pemutaran video penerapan KPBU APJ di Madiun, pemaparan materi teknis oleh PT PII, serta sesi diskusi mendalam terkait skema pembiayaan, regulasi, hingga kesiapan dokumen.( Niss)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *