Lombok Utara, SIARPOST – Proyek pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Lombok Utara memasuki babak penting. Pemerintah daerah memastikan pelaksanaan konstruksi akan mulai awal Desember setelah kontrak kerja dengan pihak ketiga ditandatangani. Namun di lapangan, sejumlah tantangan administratif dan teknis masih harus dibereskan dalam waktu singkat.
Kadis Dinsos KLU, Fathurrahman, yang turut meninjau lokasi di Kecamatan Kayangan, mengungkapkan masih ada beberapa dokumen legal yang harus dilengkapi. “Pertama izin kesehatan, lalu PPG atau surat izin bangunan. Semua sedang diproses. Kita pastikan sebelum Desember semua dokumen sudah lengkap,” ujarnya.
Selain soal administrasi, persoalan pembersihan lahan juga menjadi perhatian. Di area calon pembangunan Sekolah Rakyat seluas 6,7 are, masih terdapat tanaman ubi milik warga yang selama ini menyewa lahan aset Pemda. Pemerintah sudah berkoordinasi dengan camat, kepala desa, kadus, hingga Bhabinkamtibmas untuk memastikan pemilik tanaman melakukan panen sebelum awal Desember.
“Alhamdulillah, pemerintah kecamatan dan desa akan memfasilitasi pemilik lahan agar panen segera dilakukan. Karena pertengahan Desember sudah peletakan batu pertama,” jelasnya.
Kontrak kerja akan berjalan selama 7 bulan, sehingga bangunan ditargetkan rampung pada Juli 2026, tepat dengan jadwal tahun ajaran baru. Artinya, Sekolah Rakyat dapat langsung beroperasi begitu pembangunan selesai.
Setelah tahap kontrak dan pembersihan lahan, pemerintah akan mulai membuka rekrutmen siswa pada Januari. Kuota calon siswa telah dipetakan berdasarkan data BPS, khususnya dari kelompok masyarakat sangat miskin (desil 1 dan 2). Seleksi lanjutan akan dilakukan dengan verifikasi lapangan untuk melihat kondisi sosial ekonomi calon penerima manfaat.
Sekolah Rakyat akan menjadi kompleks pendidikan terpadu yang mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA. Fasilitasnya meliputi asrama, tempat ibadah, sarana olahraga, dapur, dan ruang belajar, semuanya disediakan gratis. Termasuk biaya makan, sekolah, seragam, hingga penginapan bagi para siswa.
“Misalnya ada anak yang saat ini masih bersekolah di SD, nanti tinggal dipindahkan saja. Sekolah Rakyat ini menyatu dalam satu komplek, dan semua kebutuhannya ditanggung pemerintah,” tambahnya.
Pembangunan Sekolah Rakyat diharapkan menjadi intervensi besar Pemkab KLU dalam memutus kesenjangan pendidikan dan meningkatkan mobilitas sosial masyarakat miskin. Pekerjaan kini berpacu dengan waktu, namun pemerintah optimistis seluruh persiapan akan tuntas sesuai target.(Niss)
