Lombok Utara, SIARPOST— Upaya membangun tata kelola pemerintahan yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat terus menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Lombok Utara. Hal itu kembali ditegaskan melalui kegiatan Sosialisasi Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dibuka oleh Asisten III Setda KLU, Ir. Wahyu Dermawan, didampingi Ahmad Fahmi Raharja, SH., LL.M., di Aula Kantor Bupati, Jumat 5 Desember 2025.
Berbeda dari kegiatan serupa sebelumnya, sosialisasi kali ini diposisikan sebagai titik awal integrasi kerja lintas perangkat daerah menuju model birokrasi modern yang lebih digital, efektif, dan mudah diakses masyarakat. Penyusunan SOP bukan hanya menata alur kerja, tetapi juga memastikan setiap proses pelayanan dapat terhubung satu sama lain secara sistematis.
“Asisten III menegaskan bahwa SOP adalah fondasi untuk membangun pemerintahan yang tidak hanya rapi secara administrasi, tetapi juga mampu merespons kebutuhan publik secara cepat. Tanpa SOP yang kuat, tidak akan ada sinkronisasi kerja yang benar,” ucapnya dalam sambutan.
Ia menekankan bahwa penyusunan SOP yang berkualitas harus disusun berdasarkan fakta kerja di lapangan, bukan sekadar memenuhi kelengkapan dokumen. Dengan begitu, hasilnya benar-benar dapat diimplementasikan dan memberikan dampak nyata terhadap pelayanan publik.
Puluhan peserta dari seluruh perangkat daerah mengikuti kegiatan ini, mendapatkan materi tentang teknik penyusunan SOP, pemetaan proses kerja, hingga evaluasi efektivitas kinerja. Kehadiran para analis kebijakan dan tim penyusun SOP menjadi penguat dalam proses harmonisasi prosedur antar-OPD agar tidak terjadi tumpang tindih layanan.
Pemerintah Kabupaten Lombok Utara menilai bahwa keseragaman SOP akan memperkuat akuntabilabilitas dan memudahkan integrasi menuju pelayanan berbasis digital. Dengan SOP yang seragam, setiap OPD memiliki standar kerja yang dapat dipertanggungjawabkan sekaligus lebih mudah dievaluasi.
Diskusi interaktif di akhir kegiatan membuka ruang bagi peserta untuk menyampaikan kendala teknis dan solusi yang selama ini dihadapi di unit kerja masing-masing. Pemerintah daerah berharap kegiatan ini menjadi pijakan awal untuk menciptakan tata kelola birokrasi yang lebih solid, terukur, dan mampu menjawab tuntutan pelayanan publik di era digital.
Dengan melangkah pada penyusunan SOP yang lebih terstruktur dan terintegrasi, Lombok Utara menargetkan peningkatan mutu layanan publik yang tidak hanya cepat, tetapi juga transparan dan konsisten di seluruh sektor pelayanan.(Niss)
