Polewali Mandar, SIAR POST | Satu tahun sudah pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar berjalan di bawah kepemimpinan Bupati Assami. Namun hingga kini, arah visi dan misi yang dijanjikan kepada masyarakat justru semakin tidak jelas. Harapan akan perubahan nyata perlahan berubah menjadi kekecewaan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan dan daerah terpencil.
Ketua PMII Polewali Mandar Dirman menilai bahwa dalam satu tahun ini, pemerintah daerah belum menunjukkan keseriusan dalam menerjemahkan visi dan misi ke dalam kebijakan yang berpihak pada rakyat. Visi dan misi seharusnya menjadi pedoman utama pembangunan daerah, bukan sekadar jargon politik saat kampanye.
Fakta di lapangan berbicara lain. Di Desa Longgo, baru-baru ini terjadi longsor yang memutus akses jalan masyarakat. Hingga kini, penanganan terkesan lamban dan belum menjadi prioritas serius. Jalan yang seharusnya menjadi urat nadi aktivitas ekonomi dan sosial warga justru dibiarkan dalam kondisi membahayakan keselamatan.
Dan lebih memalukan lagi baru-baru ini masyarakat lenggo mendatangi Dandim 1402 Polman untuk menyampaikan Aspirasinya,ini menandakan bahwa Pemerintah Kabupaten Polewali mandar tidak mampu bertanggung jawab.
Menurut Dirman Ketua PMII Polman
Bupati Assami Seharusnya tertampar Keras, ini sangat memalukan.
Lebih memprihatinkan lagi, di Kecamatan Alu, warga harus ditandu karena kondisi jalan yang rusak parah dan tidak bisa dilalui kendaraan. Ini bukan sekadar persoalan infrastruktur, tetapi persoalan kemanusiaan. Ketika akses jalan tidak layak, maka yang terancam bukan hanya kenyamanan, melainkan nyawa manusia.
Di Kecamatan Tutar, realitas yang lebih memilukan kembali terjadi. Seorang ibu terpaksa menyeberangi sungai besar demi mendapatkan susu untuk bayinya. Peristiwa ini menjadi tamparan keras bagi pemerintah daerah. Di saat visi pembangunan terus digaungkan, masih ada warga yang harus mempertaruhkan keselamatan hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar anaknya.
Ketua PMII Polman Dirman mempertanyakan, apakah Bupati Assami benar-benar melihat dan mendengar jeritan rakyatnya? Ataukah pemerintah daerah justru terlalu sibuk dengan urusan pribadi dan kepentingan lain yang tidak berkaitan langsung dengan penderitaan masyarakat?
PMII Polman mendesak Bupati Assami agar lebih fokus menjalankan visi dan misi yang telah dijanjikan. Pembangunan daerah tidak boleh hanya berpusat di wilayah tertentu atau sekadar proyek seremonial. Pemerataan pembangunan, khususnya infrastruktur dasar di desa-desa, harus menjadi prioritas utama.
Selain itu, DPRD Polewali Mandar juga diminta untuk tidak tinggal diam. Sebagai lembaga pengawas, DPRD seharusnya mendesak bupati agar benar-benar menjalankan visi dan misi secara sungguh-sungguh. Fungsi pengawasan tidak boleh tumpul ketika rakyat menderita.
Satu tahun pemerintahan telah berlalu. Ini adalah waktu yang cukup untuk menunjukkan arah dan komitmen kepemimpinan. Jika pemerintah daerah terus abai terhadap kondisi nyata masyarakat, maka visi dan misi hanya akan menjadi tulisan kosong tanpa makna.
Polewali Mandar membutuhkan pemimpin yang hadir di tengah rakyat, melihat langsung persoalan di lapangan, dan bekerja dengan hati nurani. Jangan biarkan penderitaan masyarakat menjadi pemandangan biasa, sementara arah pembangunan terus berjalan tanpa kejelasan.
Redaksi | SIAR POST
