Oleh karena itu, perbedaan pandangan tidak pernah dijadikan dasar pemberian sanksi atau penurunan jabatan.
Polemik ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan struktural seperti SOTK tidak hanya berdampak pada organisasi, tetapi juga langsung menyentuh aspek kesejahteraan ASN.
Sejumlah pegawai berharap pemerintah daerah segera memberikan kepastian administratif, termasuk kejelasan status nonjob, dasar hukum penunjukan Plt, serta kepastian pembayaran tunjangan jabatan dan TPP yang belum diterima.
Transparansi dan mitigasi yang matang dinilai menjadi kunci agar penataan birokrasi tidak justru menimbulkan persoalan baru di internal pemerintahan.
REDAKSI
