Lombok utara SIARPOST – Ribuan unit Rumah Tahan Gempa (RTG) untuk korban gempa 2018 di Kabupaten Lombok Utara (KLU) hingga kini belum juga terealisasi. Tercatat sebanyak 2.447 unit RTG masih menggantung tanpa kepastian bantuan rehab-rekon dari pemerintah pusat, meski usulan telah berulang kali diajukan secara resmi oleh pemerintah daerah.
Mandeknya realisasi bantuan ini memicu langkah Komisi III DPRD KLU untuk turun langsung berkonsultasi ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Ketua Komisi III DPRD KLU, Sutranto, mengatakan persoalan RTG yang belum terealisasi terus menjadi keluhan utama masyarakat, terutama saat agenda reses dan forum hearing.
“Keluhan warga ini berulang kami terima. Karena itu kami ingin tahu langsung di mana letak hambatannya dan kenapa belum juga berjalan,” tegas Sutranto.
Komisi III bersama para aplikator pembangunan RTG mendatangi Kantor BNPB guna meminta penjelasan teknis dan administratif. Dari hasil pertemuan tersebut terungkap bahwa usulan dari BPBD KLU memang sudah masuk secara formal, namun prosesnya dinilai belum didorong dengan komunikasi lanjutan yang cukup intens.
Menurut penjelasan BNPB, koordinasi tidak cukup hanya melalui surat resmi, tetapi juga perlu diperkuat dengan komunikasi informal seperti sambungan telepon dan pertemuan virtual agar percepatan bisa dilakukan.
“BNPB menyarankan agar komunikasi tidak berhenti di dokumen. Harus aktif juga lewat jalur informal seperti telepon dan zoom meeting,” kata Sutranto.
BNPB juga mengakui belum dapat melakukan kunjungan lapangan ke KLU dalam waktu dekat karena masih fokus menangani bencana di sejumlah wilayah lain seperti Aceh dan Sumatera.
Dalam konsultasi itu, Komisi III turut menyoroti mengapa kebutuhan RTG belum dituntaskan saat status tanggap darurat masih berlaku, padahal ketika itu tersedia Dana Siap Pakai (DSP) yang bisa langsung digunakan.
“BNPB juga mempertanyakan kenapa tidak diselesaikan saat masih ada DSP, tapi kemudian muncul sisa angka 2.447 unit,” ujarnya.
Selain itu, terdapat sejumlah temuan terkait realisasi RTG sebelumnya yang kini sedang ditangani Inspektorat BNPB. Karena itu, tindak lanjut penanganan sisa RTG akan dibahas melalui rapat bersama yang melibatkan Inspektorat BNPB, Deputi Kedaruratan, dan Deputi Rehab Rekon.
Sutranto menjelaskan, secara aturan dana hibah rehab-rekon sejatinya difokuskan untuk infrastruktur publik seperti sekolah, rumah sakit, dan jalan. Namun karena kebutuhan hunian korban gempa sangat mendesak, sebagian alokasi diarahkan untuk pembangunan RTG dengan estimasi bantuan Rp25–50 juta per unit.
Karena bukan bersumber dari DSP, pengajuan anggaran harus melalui persetujuan Kementerian Keuangan, sehingga keputusan akhir berada di tingkat pusat.
Sebelumnya, Komisi III juga telah memanggil BPBD KLU. Dalam rapat tersebut dipastikan seluruh dokumen pendukung usulan sudah dikirim ke BNPB, mulai dari titik koordinat hingga dokumentasi kondisi rumah sebelum dan sesudah pengerjaan. Saat ini daerah masih menunggu verifikasi lanjutan.
DPRD KLU mendesak agar pemerintah daerah memperkuat komunikasi lintas lembaga agar ribuan rumah warga yang tersisa tidak terus terkatung tanpa kepastian.
“Ini menyangkut tempat tinggal masyarakat korban gempa. Harus ada dorongan komunikasi yang lebih agresif, tidak cukup administratif saja,” pungkas Sutranto.(Niss)
