MATARAM, SIAR POST – Program penyeberangan gratis bagi jenazah keluarga tidak mampu yang diresmikan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menuai sorotan. Pihak NTBCare memprotes implementasi program tersebut setelah terjadi penolakan terhadap pasien Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) asal Sumbawa yang hendak menyeberang ke Mataram melalui Pelabuhan Poto Tano, Minggu (15/2/2026).
Pasien ODGJ tersebut tidak mendapatkan layanan penyeberangan gratis dengan alasan harus mengantongi rekomendasi dari Dinas Perhubungan (Dishub) terlebih dahulu.
Padahal, selama bertahun-tahun NTBCare bersama mitra seperti PT ASDP Indonesia Ferry telah membantu penyeberangan warga tidak mampu, termasuk pasien ODGJ, tanpa prosedur berbelit.
Direktur NTBCare, Yuni Bourhany, menilai program Pemerintah Provinsi NTB tersebut belum berjalan maksimal dan belum tersistem dengan baik.
Ia menegaskan, layanan penyeberangan gratis seharusnya tidak hanya menyasar pemulangan jenazah, tetapi juga pasien ODGJ dari keluarga tidak mampu yang membutuhkan rujukan pengobatan ke Mataram.
“Kalau memang program ini sudah dilaunching, maka harus dimaksimalkan dan disosialisasikan secara masif agar masyarakat tahu. Jangan sampai terjadi tumpang tindih dengan program NTBCare yang selama ini sudah berjalan lebih dulu,” ujar Yuni.
Menurutnya, sistem layanan juga perlu dibenahi. Ia mengusulkan agar proses penyeberangan gratis dilakukan berbasis sistem digital yang langsung terhubung dengan pelabuhan.
Dengan demikian, jika ada jenazah atau warga tidak mampu yang akan menyeberang, petugas cukup memasukkan data ke dalam database yang terkoneksi, tanpa harus bolak-balik meminta rekomendasi manual ke Dishub.
“Kalau masih harus datang dulu ke Dishub untuk rekomendasi, itu menyulitkan masyarakat. Harusnya by system, otomatis, cepat, dan tidak menghambat pelayanan,” tegasnya.
Yuni juga mengapresiasi peran ASDP, GASDAP dan INFA yang selama ini menjadi mitra NTBCare. Namun ia memahami bahwa armada ASDP terbatas, sehingga perlu koordinasi dengan operator kapal lain agar layanan sosial ini berjalan optimal.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan NTB, Ervan Anwar, membenarkan bahwa program tersebut masih dalam tahap pembahasan untuk perbaikan tahun ini.
“Iya betul, itu sedang kami bahas untuk perbaikan tahun ini. Insyaallah selain ODGJ banyak hal yang akan kita perbaiki dan sesuaikan atas masukan masyarakat, tentunya dengan kesepakatan seluruh pemangku kepentingan pada usaha layanan penyeberangan dan pemerintah,” ujarnya melalui pesan WhatsApp.
Diketahui, program penyeberangan gratis bagi jenazah keluarga tidak mampu baru saja diresmikan oleh Gubernur NTB. Namun insiden penolakan pasien ODGJ di Poto Tano menunjukkan bahwa implementasi di lapangan masih terbatas dan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan warga kurang mampu di Nusa Tenggara Barat, khususnya jalur Mataram–Pulau Sumbawa.
**Red
