MATARAM, SIAR POST – Polemik kenaikan harga bahan pokok di Lombok Timur yang disebut-sebut dipicu program MBG (Makan Bergizi Gratis) mendapat tanggapan resmi dari Pemerintah Provinsi NTB.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika NTB, Ahsanul Khalik, menegaskan bahwa kondisi yang terjadi bukanlah kekacauan harga, melainkan kenaikan akibat tingginya permintaan seiring meningkatnya operasional dapur MBG.
Ditemui Kamis (19/2/2026), Ahsanul Khalik menjelaskan bahwa saat ini operasional dapur MBG di NTB telah melampaui 100 persen dari target awal. Dari rencana 623 dapur, kini sudah hampir 700 dapur yang beroperasi di berbagai kabupaten/kota.
“Ini bukan kekacauan harga, tetapi ada kenaikan karena permintaan meningkat. Dapur MBG kita sudah melebihi rencana awal,” jelasnya.
Menurutnya, daerah dengan jumlah dapur terbanyak seperti Lombok Timur mengalami lonjakan indeks perkembangan harga (IPH) dan inflasi yang cukup tinggi. Bahkan, IPH Lombok Timur tercatat mencapai 7,30 persen, berada di atas rata-rata nasional.
Kondisi tersebut, lanjutnya, menjadi perhatian serius pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten/kota. Sejumlah langkah stabilisasi harga tengah disiapkan, seperti operasi pasar murah, pertukaran bahan pangan antar daerah sesuai komoditas unggulan masing-masing wilayah, serta penguatan koordinasi distribusi.
Terkait peningkatan jumlah dapur yang melebihi rencana, Ahsanul Khalik menegaskan hal itu dilakukan demi meningkatkan kualitas layanan dan mencegah kasus-kasus keracunan seperti yang sempat terjadi sebelumnya.
Dengan bertambahnya jumlah dapur, beban penerima manfaat per dapur kini lebih proporsional.
“Kalau sebelumnya satu dapur bisa menangani lebih dari 3.000 penerima manfaat, sekarang dengan dapur yang lebih banyak, masing-masing hanya menangani sekitar 1.700 sampai 2.500 penerima manfaat. Harapan kita tidak ada lagi kasus yang terjadi,” tegasnya.
Ia juga mengakui bahwa sejak 2025 keluhan soal keterbatasan pasokan bahan pangan akibat MBG sudah muncul. Namun saat ini, pengawasan distribusi barang diperketat oleh aparat kepolisian untuk mencegah adanya penimbunan atau permainan harga oleh distributor yang memanfaatkan situasi.
“Distribusi diawasi. Jangan sampai ada yang mencoba memainkan harga. Ini sedang dilakukan pendalaman,” ujarnya.
Pemerintah pun mengajak seluruh elemen, mulai dari pedagang, petani, nelayan, peternak hingga masyarakat, untuk menyikapi situasi ini secara bijak. Tata kelola bahan pangan yang baik dinilai menjadi kunci agar program MBG tetap berjalan optimal tanpa menimbulkan gejolak harga yang merugikan masyarakat.
Dengan pengawasan ketat dan langkah stabilisasi yang disiapkan, Pemprov NTB berharap kenaikan harga dapat dikendalikan, sekaligus memastikan program MBG tetap memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
*Redd
