Meski demikian, Is Karyanto menilai transparansi tetap diperlukan agar polemik yang berkembang tidak semakin memicu spekulasi publik.
“Yang dibutuhkan sekarang adalah keterbukaan. Jika memang tidak ada persoalan, maka seluruh proses dapat dibuka secara terang benderang. Dengan begitu kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif maupun dunia usaha tetap terjaga,” ujarnya.
Kasus dugaan mafia solar subsidi yang mencuat di Kabupaten Bima kini tidak hanya menjadi ujian bagi aparat penegak hukum dalam mengusut dugaan pelanggaran distribusi BBM subsidi, tetapi juga menjadi ujian terhadap komitmen penyelenggara negara dalam menghindari setiap potensi konflik kepentingan yang dapat menggerus kepercayaan publik. (Red).
