Sumbawa, NTB (SIAR POST) – Kondisi Jalan Raya Lunyuk yang hingga kini belum sepenuhnya layak dilalui mendapat perhatian serius dari Anggota Komisi IV DPRD NTB Dapil Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Iwan Panji.
Berakhirnya masa kontrak proyek pembangunan jalan tersebut menjadi momentum bagi DPRD NTB untuk meminta pertanggungjawaban kontraktor pelaksana.
Iwan Panji menegaskan pihaknya akan segera memanggil kontraktor guna mengevaluasi hasil pekerjaan sekaligus memastikan seluruh pekerjaan yang belum tuntas diselesaikan sesuai standar kualitas.
Menurutnya, Jalan Raya Lunyuk bukan sekadar infrastruktur penghubung, tetapi menjadi urat nadi kehidupan masyarakat di wilayah selatan Sumbawa.
Jalan tersebut setiap hari digunakan oleh pelajar menuju sekolah, petani mengangkut hasil panen, hingga menjadi akses utama bagi warga yang membutuhkan layanan kesehatan.
“Rakyat sudah terlalu lama bersabar dengan debu saat musim kemarau dan lumpur ketika hujan. Logika sederhananya, jalan rusak membuat ongkos angkut meningkat, harga kebutuhan pokok ikut naik, dan yang paling merasakan dampaknya adalah masyarakat kecil,” tegas Iwan Panji, Sabtu (18/4/2026).
Ia menilai proyek pembangunan jalan yang dibiayai menggunakan uang rakyat harus memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Karena itu, masyarakat berhak memperoleh jalan yang berkualitas.
“Secara hati saya tidak tega melihat pengendara motor sering tergelincir, ambulans kesulitan melintas, bahkan perjalanan yang seharusnya ditempuh sekitar 30 menit bisa berubah menjadi dua jam akibat kondisi jalan,” ujarnya.
Politisi asal Dapil Sumbawa dan KSB itu menegaskan Komisi IV DPRD NTB tidak akan tinggal diam. Pemanggilan kontraktor merupakan bentuk pengawasan sekaligus keberpihakan kepada masyarakat yang selama ini harus menghadapi dampak buruk infrastruktur yang belum memadai.
“Kami di Komisi IV tidak akan diam. Panggilan kepada kontraktor ini adalah bentuk keberpihakan kami. Negara harus hadir dan tidak membiarkan rakyat berjuang sendirian menghadapi jalan yang rusak,” katanya.
Dalam evaluasi nanti, DPRD NTB akan mengkaji seluruh aspek proyek, mulai dari progres pekerjaan, kualitas material yang digunakan, hingga penyebab keterlambatan penyelesaian proyek.
Apabila ditemukan pelanggaran atau kelalaian, pihaknya siap mendorong pemberian sanksi tegas kepada kontraktor.
“Target kami jelas. Lunyuk harus memiliki jalan yang layak, aman, nyaman, dan manusiawi. Itu adalah hak dasar masyarakat, bukan hadiah,” tutup Iwan Panji. (RED)
