MATARAM, SIAR POST | Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus mencatatkan berbagai capaian pembangunan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 73,97 pada 2025, lebih tinggi dibanding 73,10 pada 2024.
Di saat yang sama, realisasi pendapatan APBD mencapai Rp6,476 triliun atau 99,79 persen dari target.
Namun di balik sederet angka positif tersebut, tersimpan pertanyaan yang semakin mengemuka. Mengapa masih terdapat 652,57 ribu warga NTB hidup dalam kemiskinan, sementara belanja daerah setiap tahun mencapai lebih dari Rp6 triliun?
Indeks Meningkat, Kemiskinan Masih Tinggi
Ketua Ruang Kita Center (RKC), Is Karyanto, mengatakan, data menunjukkan pembangunan manusia di NTB memang mengalami tren membaik dalam tiga tahun terakhir.
IPM meningkat dari 72,37 pada 2023, menjadi 73,10 pada 2024, lalu naik lagi menjadi 73,97 pada 2025.
Pada saat yang sama, jumlah penduduk miskin juga menurun dari sekitar 709 ribu jiwa menjadi 652,57 ribu jiwa atau 11,78 persen dari total penduduk NTB yang kini mencapai sekitar 5,73 juta jiwa.
Meski mengalami penurunan, menurut Is Karyanto, angka tersebut tetap menunjukkan bahwa lebih dari setengah juta masyarakat NTB masih hidup di bawah garis kemiskinan, dengan batas pengeluaran sekitar Rp558.846 per kapita per bulan.
Artinya, perbaikan indikator makro belum sepenuhnya diikuti peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata.
APBD Besar, Efektivitas Belanja Dipertanyakan
Dari sisi fiskal, kemampuan keuangan daerah sebenarnya tergolong kuat. Realisasi pendapatan APBD 2025 mencapai Rp6,476 triliun, hampir menyentuh target yang telah ditetapkan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menunjukkan kinerja yang relatif baik.
“Persoalannya bukan lagi terletak pada besar kecilnya anggaran. Yang menjadi perhatian publik adalah seberapa efektif anggaran tersebut menghasilkan dampak nyata terhadap pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Is Karyanto, Sabtu (27/6/2026).
Dalam perspektif kebijakan publik, tingginya serapan anggaran belum tentu identik dengan tingginya kualitas hasil pembangunan apabila output dan outcome yang dirasakan masyarakat masih terbatas.
Pasar Kerja Belum Stabil
Indikator lain yang menarik adalah kondisi ketenagakerjaan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) NTB menunjukkan tren yang masih berfluktuasi.
Februari 2024: 3,30 persen
Agustus 2024: 2,73 persen
Februari 2025: 3,22 persen
Agustus 2025: 3,06 persen
Mei 2026: 2,99 persen
Angka tersebut memperlihatkan bahwa pasar kerja NTB belum mengalami perbaikan yang benar-benar stabil.
Setelah setiap tahun APBD bernilai lebih dari Rp6 triliun dibelanjakan, penciptaan lapangan kerja belum menunjukkan tren yang konsisten.
“Bagi masyarakat, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari naiknya indeks statistik, tetapi juga dari kemudahan memperoleh pekerjaan yang layak dan meningkatnya pendapatan keluarga,” ujar Iskar.
IPM Bukan Satu-satunya Ukuran Keberhasilan
IPM merupakan indikator penting karena mengukur dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup masyarakat.
Namun IPM bukanlah ukuran tunggal kesejahteraan.
Kenaikan IPM tidak otomatis berarti angka kemiskinan turun drastis. IPM juga tidak secara langsung menggambarkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja, maupun kemampuan masyarakat keluar dari jerat kemiskinan.
Karena itu, keberhasilan pembangunan daerah seharusnya tidak berhenti pada capaian indeks, melainkan diukur dari seberapa besar manfaatnya dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Dengan kapasitas fiskal yang mencapai lebih dari Rp6,4 triliun, masyarakat memiliki alasan yang kuat untuk meminta evaluasi terhadap efektivitas belanja daerah.
