LOMBOK BARAT, SIAR POST – Besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lombok Barat belum sepenuhnya berbanding lurus dengan pengurangan jumlah penduduk miskin.
Data menunjukkan APBD Lombok Barat pada 2025 mencapai Rp2,359 triliun. Sementara pada 2024, realisasi belanja daerah mencapai sekitar Rp1,898 triliun atau 93,39 persen dari target.
Di sisi lain, data kemiskinan menunjukkan masih terdapat 92,12 ribu penduduk miskin pada Maret 2025 atau 11,90 persen dari total penduduk Lombok Barat sebanyak 776.300 jiwa.
Meski dibandingkan tahun sebelumnya angka tersebut mengalami penurunan dari 96,57 ribu jiwa menjadi 92,12 ribu jiwa, jumlah warga miskin tersebut masih menjadi salah satu yang terbesar di Provinsi NTB.
Data juga memperlihatkan garis kemiskinan di Lombok Barat meningkat dari Rp576.478 per kapita per bulan pada 2024 menjadi Rp594.141 pada 2025. Artinya, biaya minimum yang dibutuhkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar semakin tinggi.
Di sisi lain, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga meningkat dari sekitar Rp406 miliar pada 2024 menjadi sekitar Rp494 miliar pada 2025.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas belanja daerah dalam mendorong kesejahteraan masyarakat.
Secara statistik memang terjadi perbaikan. Persentase kemiskinan turun dari 12,65 persen pada 2024 menjadi 11,90 persen pada 2025. Jumlah penduduk miskin juga berkurang sekitar 4.450 jiwa.
Namun, dengan besarnya APBD yang dikelola pemerintah daerah, penurunan tersebut dinilai masih menyisakan pekerjaan rumah besar.
Apalagi jumlah penduduk Lombok Barat juga meningkat dari 765.049 jiwa pada 2024 menjadi 776.300 jiwa pada 2025, sehingga kebutuhan pelayanan publik dan penciptaan lapangan kerja ikut meningkat.
Data ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari besarnya anggaran, tetapi juga dari seberapa efektif belanja pemerintah mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas kesempatan kerja, dan mengurangi kemiskinan secara lebih cepat. (Red).
