SIARPOST.com | Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menemukan banyak masalah dalam putusan uji materi perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden-calon wakil presiden.
Hal ini terungkap seusai Majelis Kehormatan memeriksa empat pengaduan dan tiga hakim konstitusi terkait aduan dugaan pelanggaran etik dalam putusan uji materi perkara Nomor 90 tersebut, Selasa (31/10/2023).
Ketua Majelis Kehormatan MK (MKMK) Jimly Asshiddiqie dan dua anggota MKMK, yakni Bintan R Saragih dan Wahiduddin Adams, kemarin, memeriksa tiga hakim konstitusi secara terpisah, yakni Anwar Usman, Arief Hidayat, dan Enny Nurbaningsih.
Baca juga :
- Terpidana Asal Sumbawa Barat Bisa Lolos Verifikasi Jadi Bacaleg, KPU : Kami Hanya Cek Keabsahan Dokumen
- Kolaborasi Baru Menghidupkan Kembali Pariwisata Senggigi dan Mangsit
- Kabid Minerba ESDM NTB Ditetapkan Sebagai Tersangka Kasus Pasir Besi, Ikhlas dan Minta Maaf Pada Keluarga
Dikutip dari Kompas.id, mereka diperiksa setelah MKMK memeriksa empat pengaduan etik, yaitu pengaduan Denny Indrayana, 15 guru besar, dan pengajar hukum tata negara yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society (CALS), LBH Yusuf, dan Zico Leonard Simanjuntak.
Hakim Konstitusi Anwar Usman paling banyak diadukan dari 18 laporan yang diterima MKMK. Pengaduan paling banyak mempersoalkan dugaan konflik kepentingan dalam menangani uji materi perkara 90 terkait usia capres-cawapres.
Dalam sidang etik kemarin, kuasa hukum CALS, Viola Reininda, mengungkapkan, MKMK hendaknya menjatuhkan sanksi berat berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Anwar Usman dari jabatannya sebagai ketua dan hakim MK.
Ada pelanggaran yang diduga dilakukan Anwar, yaitu terlibat konflik kepentingan saat memutus perkara 90 yang dinilai menguntungkan keponakannya, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka, menjadi calon wakil presiden di Pemilu 2024. (FR/ foto : Antara)
